Meja Koordinasi Karhutla Diaktifkan di Tujuh Provinsi, Riau Jadi Prioritas
BNPB telah mengaktifkan Meja Koordinasi Karhutla di tujuh provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, dengan Riau mendapatkan penanganan khusus menjelang musim kemarau.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengaktifkan Meja Koordinasi Karhutla (Desk Karhutla) di tujuh provinsi untuk memperkuat penanganan bencana menjelang musim kemarau. Hal ini diumumkan langsung oleh Kepala BNPB, Suharyanto, pada hari Rabu di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.
Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut. Desk Karhutla akan memberikan bantuan penanganan khusus kepada masing-masing provinsi tersebut.
Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa Riau menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. "(Tujuh) provinsi diprioritaskan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan Riau menerima penanganan khusus," jelasnya. Meskipun demikian, hingga akhir April 2023, baru Riau yang telah menyatakan status siaga darurat kebakaran, sementara daerah lain masih fokus menangani bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Penanganan Karhutla di Tujuh Provinsi Prioritas
BNPB akan memberikan dukungan penuh kepada Satgas Desk Karhutla, termasuk pendanaan, peralatan, dan logistik untuk operasional di lapangan maupun udara. Bantuan ini akan disalurkan melalui pemerintah provinsi dan diteruskan ke kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan riil. "Dukungan akan diberikan terlebih dahulu kepada Riau yang menjadi prioritas. Daerah lain akan menyusul dengan standar bantuan yang sama," tambah Suharyanto.
Selain dukungan operasional, pemerintah juga memperkuat kerangka hukum pengelolaan hutan dan lahan. BNPB akan berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, dan Polri untuk menyusun kebijakan pencegahan karhutla. Regulasi ini akan menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dengan adanya Desk Karhutla, diharapkan penanganan karhutla di tujuh provinsi tersebut dapat lebih efektif dan terintegrasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bencana karhutla yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan dan masyarakat.
Dukungan dan Kolaborasi Antar Lembaga
Suharyanto menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menangani karhutla. Kerja sama yang erat antara BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, dan Polri sangat krusial untuk memastikan efektivitas pencegahan dan penanggulangan karhutla. Hal ini termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dukungan yang diberikan BNPB tidak hanya berupa bantuan logistik dan pendanaan, tetapi juga mencakup aspek teknis dan keahlian. Tim ahli dari BNPB akan dikerahkan untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla, serta pelatihan dan penyadaran kepada masyarakat.
Dengan adanya dukungan dan kolaborasi yang kuat, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.
Langkah-langkah yang dilakukan BNPB dalam penanganan Karhutla:
- Mengaktifkan Desk Karhutla di tujuh provinsi rawan karhutla.
- Memberikan bantuan pendanaan, peralatan, dan logistik.
- Berkolaborasi dengan Kementerian LHK, TNI, dan Polri.
- Menetapkan Riau sebagai prioritas utama penanganan.
- Memperkuat kerangka hukum pengelolaan hutan dan lahan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi musim kemarau dan meminimalisir dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan.
