Menko Polkam Bentuk Desk Khusus Antisipasi Karhutla Jelang Musim Kemarau

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama musim kemarau, yang diperkirakan puncaknya pada Agustus mendatang.

Jakarta, 13 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana kebakaran hutan di seluruh Indonesia. Pembentukan desk ini didorong oleh prediksi musim kemarau yang akan segera tiba dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Langkah ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak geopolitik yang signifikan, terutama akibat asap yang dapat menyebar hingga ke negara lain. "Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah sampai dengan lintas negara," jelas BG dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla ini akan berperan penting dalam memetakan daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan ini akan menjadi dasar perencanaan dan penanggulangan kebakaran secara lebih efektif dan efisien.

Pemetaan Wilayah Rawan Karhutla dan Langkah Antisipasi

Beberapa wilayah di Indonesia telah diidentifikasi sebagai daerah rawan Karhutla, termasuk Gorontalo, Rio (NTT), Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan. Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan memetakan secara detail titik-titik rawan tersebut untuk memperkirakan waktu dan skala potensi kebakaran.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan akan dimulai pada bulan April 2024, dengan puncaknya pada bulan Agustus. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk meminimalisir dampak buruk Karhutla.

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari deteksi dini, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penanggulangan dan evakuasi, penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, hingga edukasi masyarakat tentang pencegahan Karhutla.

Koordinasi Antar Lembaga dan Target Zero Karhutla

Menko Polkam Budi Gunawan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk optimalisasi penanggulangan Karhutla. "Kita perkuat koordinasi seluruh lembaga agar lebih optimal begitu langkah-langkah yang dilakukan, semudah lebih efektif, targetnya adalah zero kebakaran hutan," tegas BG.

Dengan adanya desk khusus ini, pemerintah berharap kasus kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2024 dapat ditekan seminimal mungkin. Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla melibatkan beberapa instansi penting, antara lain BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Langkah proaktif ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif Karhutla terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mencegah dan menanggulangi Karhutla demi terciptanya lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan Indonesia dapat mencapai target "zero kebakaran hutan" di tahun 2024.