Fokus Utama: Pemkab Berau Tetapkan Tujuh Prioritas Pembangunan 2026, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Andalan
Pemerintah Kabupaten Berau telah menyepakati tujuh Prioritas Pembangunan Berau 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Simak detail lengkapnya!

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, secara resmi menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Fokus utama masih pada peningkatan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan di tahun sebelumnya.
Penetapan tujuh prioritas pembangunan ini disepakati bersama antara Pemkab Berau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Kesepakatan tersebut dicapai melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Anggaran pendapatan Kabupaten Berau untuk 2026 diperkirakan mencapai Rp4,1 triliun, dengan belanja daerah total Rp4,7 triliun. Pembiayaan ditetapkan senilai Rp581 miliar.
Fokus Utama: Peningkatan SDM Unggul
Prioritas pertama dan utama dalam rencana pembangunan Berau 2026 adalah peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diambil sebagai fondasi untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing. Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya investasi di sektor ini.
Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Berau. Sementara itu, sektor pendidikan akan diperkuat untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pengetahuan. Kedua sektor ini dianggap krusial demi masa depan Berau yang lebih cerah.
Tujuh Pilar Pembangunan Berau 2026
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkab Berau juga menetapkan enam prioritas pembangunan lainnya untuk tahun 2026. Prioritas kedua adalah peningkatan kondusifitas wilayah demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan demokratis bagi seluruh warga. Ini penting untuk stabilitas sosial dan politik daerah.
Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat menjadi prioritas ketiga, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga. Keempat, implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini mencakup efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Prioritas kelima berfokus pada pemenuhan konektivitas dan infrastruktur pelayanan publik yang berkualitas, berbasis penataan ruang yang baik. Selanjutnya, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah menjadi prioritas keenam, mengingat potensi risiko bencana alam. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk bencana.
Terakhir, prioritas ketujuh adalah pengembangan ekonomi unggulan daerah yang berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
Anggaran dan Komitmen Pembangunan
Keseluruhan prioritas pembangunan ini telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Dokumen ini secara rinci memuat proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Kabupaten Berau diproyeksikan sebesar Rp4,1 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah untuk tahun 2026 direncanakan mencapai Rp4,7 triliun, dengan pembiayaan ditetapkan senilai Rp581 miliar. Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa arah kebijakan yang dijalankan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah berkomitmen menyusun program prioritas.
Pembangunan yang dilandasi semangat dan kesungguhan akan memacu peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak program yang dapat dijalankan untuk masyarakat. Meskipun disadari masih ada kekurangan, Pemkab Berau akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi berkelanjutan.