Gerak Cepat Pemerintah dan Pertamina Atasi Dampak Penutupan Gumitir, Krisis BBM Jember Tuntas dalam 4 Hari
Penutupan Gumitir memicu krisis BBM di Jember. Simak bagaimana gerak cepat pemerintah dan Pertamina berhasil mengatasi dampak serius ini hanya dalam empat hari.
Penutupan total jalan nasional di jalur Gumitir, yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur, telah diberlakukan. Penutupan ini berlangsung selama dua bulan, dari 24 Juli hingga 24 September 2025, untuk perbaikan. Keputusan ini diambil oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
Kondisi jalan yang mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan pengguna menjadi alasan utama penutupan. Perbaikan difokuskan pada ruas Sumberjati-batas Kabupaten Banyuwangi di KM 233+500, tepatnya di tikungan Mbah Singo. Penanganan longsoran dengan konstruksi bored pile dan perbaikan geometri jalan dilakukan di sepanjang 115 meter area tersebut.
Dampak langsung dari penutupan ini sangat terasa, terutama pada arus lalu lintas dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Jalur alternatif di pantai utara (pantura) Situbondo mengalami kemacetan parah. Selain itu, 41 SPBU di Jember dan 8 SPBU di Bondowoso terdampak, memicu antrean panjang dan kelangkaan BBM di wilayah tersebut.
Dampak Penutupan dan Respons Awal
Penutupan jalur Gumitir secara signifikan mengganggu distribusi BBM ke Jember dan sekitarnya. Pertamina mencatat bahwa SPBU di Jember dan Bondowoso mengalami kelangkaan, menyebabkan antrean BBM mencapai dua kilometer di beberapa titik. Warga terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.
Menanggapi krisis BBM ini, Bupati Jember Muhammad Fawait segera mengeluarkan dua surat edaran pada 28 Juli 2025. Kebijakan ini mencakup penyesuaian pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk siswa PAUD hingga SMP. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) diizinkan bekerja dari rumah (WFH) atau dari mana saja (WFA).
Kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas warga dan meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM. Surat Edaran Nomor 400.3.1/3550/35.09.310/2025 mulai berlaku sejak 29 Juli 2025. ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik diizinkan membagi jadwal WFH/WFA/WFO untuk menjaga pelayanan tetap optimal.
Respons cepat pemerintah daerah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Jember. Sebelumnya, banyak warga menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre BBM. Beberapa bahkan beralih menggunakan sepeda untuk aktivitas jarak dekat demi menghemat bahan bakar yang langka.
Langkah Strategis Pertamina dan Pemprov Jatim
Untuk mengatasi kelangkaan BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, melalui Executive General Manager Aji Anom Purwasakti, segera melakukan mitigasi. Percepatan distribusi BBM dan penambahan armada tangki menjadi prioritas utama. Rute pengiriman dialihkan melalui Banyuwangi-Situbondo-Bondowoso-Jember.
Pertamina melakukan alih suplai dari Terminal BBM di Jawa Tengah dan DIY, menambah mobil tangki dari 86 menjadi 93 unit. Pasokan BBM ke Jember diperkuat hingga 100 persen dibandingkan hari biasa, dengan pengiriman lebih dari 2.000 kiloliter per hari. Distribusi diprioritaskan ke SPBU di wilayah kota dan jalur utama.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bergerak cepat dalam penanganan krisis ini. Gubernur Khofifah Indar Parawansa berkoordinasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga. Beliau memastikan distribusi dan stok BBM di Jember aman meskipun ada penutupan Gumitir dan kemacetan di Ketapang.
Gubernur Khofifah bahkan turun langsung ke Jember pada 31 Juli 2025 untuk memantau kondisi antrean di SPBU dan pasar tradisional. Kunjungan ini bertujuan memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan distribusi pangan berjalan lancar. Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan penanganan krisis.
Pemulihan Cepat dan Normalisasi Aktivitas
Kerja keras semua pihak, termasuk Pertamina, Pemkab Jember, Pemprov Jatim, serta dukungan TNI-Polri, membuahkan hasil signifikan. Antrean panjang di SPBU mulai terurai pada Rabu, 30 Juli 2025, sore. Kondisi SPBU di Jember terpantau kembali normal sepenuhnya pada 31 Juli 2025.
Pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi kecepatan penanganan krisis BBM ini. Mereka menyatakan bahwa krisis yang biasanya memerlukan waktu berminggu-minggu dapat diselesaikan hanya dalam empat hari. Kecepatan ini menunjukkan efektivitas koordinasi dan respons tanggap darurat.
Seiring dengan normalnya pasokan BBM, Pemkab Jember memutuskan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat seperti semula. Kegiatan belajar mengajar yang sempat daring kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Demikian pula, ASN yang sebelumnya WFH atau WFA kembali bekerja di kantor mulai 4 Agustus 2025.
Penanganan cepat terhadap dampak penutupan jalur Gumitir ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara. Kolaborasi ini memastikan stabilitas pasokan vital dan meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jember.
