Gubernur Jatim dan Menteri PU Sepakat Perkuat Infrastruktur Irigasi, Targetkan Swasembada Pangan

Gubernur Khofifah dan Menteri PU Dody Hanggodo sepakat perkuat infrastruktur irigasi di Jatim untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras nasional, serta mengatasi tantangan irigasi di lahan tadah hujan.

Surabaya, 15 April 2024 - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mencapai kesepakatan penting dalam upaya memperkuat infrastruktur irigasi di Jawa Timur. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan irigasi lahan sawah tadah hujan yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin (14/4) juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat teknis terkait dari Jawa Timur. Kesepakatan ini menjawab pertanyaan apa (perjanjian kerjasama infrastruktur irigasi), siapa (Gubernur Jatim dan Menteri PU), dimana (Kantor Kementerian PU Jakarta), kapan (Senin, 14 April 2024), mengapa (mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras), dan bagaimana (dengan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengembangan saluran baru).

Khofifah menekankan pentingnya penguatan irigasi di lahan sawah tadah hujan sebagai lumbung padi kedua setelah lahan beririgasi teknis. Ia menyatakan, "Kami membutuhkan dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani." Penguatan irigasi ini dinilai krusial untuk membantu petani menghadapi musim kering dan menjaga ketahanan pangan daerah. Jawa Timur, sebagai provinsi penghasil beras tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut, siap mendukung program swasembada pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 5,4 juta ton, bahkan mencapai 5,74 juta ton pada tahun 2020. Prestasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti transplanter, traktor, dan combine harvester, serta optimalisasi sistem irigasi dan inovasi pertanian. Khofifah juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai landasan kebijakan penting dalam mendukung ketahanan pangan.

Peningkatan Infrastruktur Irigasi untuk Swasembada Pangan

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk membantu Jawa Timur meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Ia mengatakan, "Infrastruktur irigasi adalah kunci peningkatan produktivitas pertanian, terutama untuk memenuhi target produksi gabah kering panen (GKP) Jatim sebesar 12,6 juta ton pada 2025." Kementerian PU berencana mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar untuk pengelolaan sumber daya air di sektor pertanian.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur irigasi di wilayah masing-masing. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyoroti tantangan di Pulau Bawean, di mana 75 persen dari 4.000 hektare lahan pertanian masih mengandalkan air hujan. Ia berharap pembangunan jaringan irigasi permanen di Bawean segera direalisasikan. Senada dengan hal tersebut, Bupati Malang, Sanusi, mengeluhkan kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana banjir yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian.

Kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana alam menjadi perhatian serius. Perlu adanya langkah antisipatif untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi yang telah ada untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian.

Solusi dan Tantangan Infrastruktur Irigasi di Jawa Timur

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal pendanaan, teknologi, dan koordinasi antar instansi.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

• Peningkatan alokasi DAK untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
• Pengembangan teknologi irigasi yang tepat guna untuk lahan tadah hujan.
• Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air.
• Partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur dan Menteri PU ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan infrastruktur irigasi di Jawa Timur dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.