Infrastruktur Irigasi: Kunci Swasembada Pangan Jawa Timur?
Menteri PU, Dody Hanggodo, tegaskan komitmen pemerintah untuk wujudkan swasembada pangan di Jawa Timur melalui peningkatan infrastruktur irigasi, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Khofifah.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, baru-baru ini menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi di Jawa Timur (Jatim) menjadi kunci utama dalam mencapai swasembada pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah bupati di Jakarta, Selasa (15/4).
Pertemuan tersebut membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Inpres ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian PU untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi di daerah, termasuk saluran tersier. Menteri Dody menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas program ini.
Target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jatim sebesar 12,6 juta ton pada tahun 2025 menjadi fokus utama. Peningkatan infrastruktur irigasi dinilai krusial untuk mencapai target tersebut, mengingat peran penting irigasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian padi.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Infrastruktur Irigasi Jatim
Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung target swasembada pangan Jatim. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar untuk sumber daya air yang menunjang sektor pertanian. Menteri Dody meminta para bupati untuk segera mengirimkan surat resmi terkait kebutuhan irigasi di daerah masing-masing agar proses pencairan DAK dapat segera dilakukan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan membangun saluran baru untuk memenuhi kebutuhan petani. Dukungan ini dinilai sangat krusial untuk mencapai target produksi gabah yang telah ditetapkan.
"Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani," kata Khofifah.
Tantangan Infrastruktur Irigasi di Daerah
Beberapa bupati juga menyampaikan tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyoroti kondisi Pulau Bawean yang masih mengandalkan air hujan untuk pertanian. Sebanyak 75 persen dari 4.000 hektare lahan pertanian di Bawean belum teraliri irigasi permanen. Ia berharap Kementerian PU dapat segera membangun jaringan irigasi di pulau tersebut untuk menstabilkan produksi pangan.
Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, melaporkan kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana alam. Kerusakan ini menyebabkan penurunan signifikan pada produksi pertanian, dengan petani hanya mampu panen sekali dalam setahun. Ia meminta bantuan Kementerian PU untuk memperbaiki tanggul dan bendungan yang rusak.
"Produksi pertanian kami menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun. Banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pusat," ujar Sanusi.
Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur irigasi menjadi faktor kunci dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Jawa Timur. Dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui alokasi DAK dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai target produksi GKP dan meningkatkan kesejahteraan petani.
