Wamendagri Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan Hulu-Hilir untuk Pemda
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah tentang isu ketahanan pangan, baik dari sisi produksi (hulu) maupun distribusi (hilir), demi mencapai swasembada pangan dan program Makan Bergizi Grat
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini menyoroti pentingnya pemahaman kepala daerah terkait isu krusial ketahanan pangan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara 2025 di Medan, Selasa, 21 Januari 2025, Wamendagri menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Memahami Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir
Bima Arya menjelaskan bahwa di sektor hulu, kepala daerah perlu memahami tantangan dalam produksi pertanian. Ini mencakup ketersediaan pupuk, peran irigasi, dan bimbingan penyuluh pertanian. Produksi pertanian yang memadai menjadi dasar dari ketahanan pangan.
Sementara itu, di sektor hilir, fokusnya adalah memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan harga tetap stabil. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Wamendagri menegaskan, "Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membangun ketahanan pangan.
Swasembada Pangan dan Program MBG
Rakor yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini juga menekankan pentingnya pencapaian target swasembada pangan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bima Arya menambahkan, "Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan." Koordinasi dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Tinjauan Lapangan dan Tantangan Infrastruktur
Sebelum rakor, Wamendagri meninjau langsung kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia menemukan permasalahan serius di mana banjir akibat tidak berfungsinya bendungan dan pintu air menghambat produktivitas pertanian. Lahan seluas 2.600 hektare hanya mampu panen sekali dalam tiga kali tanam karena 70 persennya terendam banjir.
Bima Arya menjelaskan, "Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan." Permasalahan ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Infrastruktur irigasi yang kurang terawat, seperti pintu air yang dibangun pada era 1990-an dan hanya diperbarui pada 2016 tanpa normalisasi sedimentasi, menyebabkan air terus meluap dan merendam lahan pertanian. Akibatnya, petani mengalami kerugian dan masyarakat pun merasa emosional.
Kerja Sama Antar Pemda: Kunci Ketahanan Pangan
Wamendagri kembali menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, termasuk 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota, untuk bekerja sama dalam upaya ini.
Kesimpulannya, keberhasilan ketahanan pangan di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, terutama kepala daerah, yang perlu memahami isu ini secara komprehensif, dari hulu hingga hilir. Perbaikan infrastruktur dan koordinasi yang baik menjadi kunci untuk mencapai swasembada pangan dan menyediakan akses makanan bergizi bagi seluruh masyarakat.
