Wamendagri Ajak Kepala Daerah Kawal Swasembada Pangan: Infrastruktur Irigasi Jadi Kunci
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah mengawal percepatan swasembada pangan nasional dengan fokus pada optimalisasi infrastruktur irigasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bahu-membahu mengawal program percepatan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Wamendagri saat kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (13/3).
Wamendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mencapai target swasembada pangan dalam waktu dua tahun. "Kami diperintahkan mengawal visi Presiden Prabowo Subianto, mengawal Menteri Pertanian, mengawal Menko Pangan untuk mencapai swasembada pangan dua tahun saja," tegas Wamendagri Arya.
Menurut Wamendagri, optimalisasi lahan dan pupuk merupakan langkah penting, namun perbaikan infrastruktur irigasi menjadi kunci utama yang selama ini terabaikan. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan irigasi terhenti setelah era orde baru, padahal infrastruktur ini sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Infrastruktur Irigasi: Kunci Swasembada Pangan
Wamendagri Bima Arya menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian dan Menko Pangan, fokus pada perbaikan dan pembangunan irigasi mampu memenuhi kebutuhan beras nasional hingga 30 juta ton per tahun. "Awalnya kita agak sangsi, tapi setelah keliling di 15 provinsi kami paham irigasi kita berhenti dibangun setelah orde baru tumbang. Kita keliling-keliling bendungan irigasi kalau tidak dibangun zaman Belanda, ya dibangun oleh orde baru. Irigasi tersebut terbengkalai," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan optimalisasi irigasi yang memadai, seharusnya petani dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Namun, realitanya, banyak irigasi yang hanya mampu mendukung panen satu setengah kali saja.
Selain itu, Wamendagri juga menyoroti kurangnya pengelolaan irigasi yang efektif. Kurangnya petugas pengatur air yang dianggarkan oleh desa atau dinas terkait menyebabkan konflik antar warga memperebutkan sumber daya air. "Beberapa kali kita keliling terjadi pertarungan merebut air, tidak diurus lagi, irigasi tidak diurus," ungkap Wamendagri.
Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan dan perbaikan irigasi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari pemerintah daerah.
Peran Kepala Daerah dalam Mengawal Swasembada Pangan
Wamendagri menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen kepala daerah dalam mengawal program swasembada pangan. "Masalahnya adalah apakah kepala daerah cukup paham dan mampu untuk mengawal ini. Kami keliling untuk mengawal ini, banyak kepala daerah yang kemarin bagus, tapi banyak juga yang tidak peduli," katanya.
Ia menambahkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, visi besar dan alokasi anggaran yang besar tidak akan memberikan dampak signifikan. "Bila itu terjadi, menurut Wamendagri, tidak akan ada artinya visi besar, alokasi anggaran triliunan tapi tidak dikawal di daerah. Jadi perlu untuk dipastikan dari hulu hilir ini semua tentang pertanian berjalan," ujarnya.
Wamendagri berharap agar seluruh kepala daerah dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan program swasembada pangan berjalan efektif dan efisien. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Dengan sinergi yang kuat, target swasembada pangan dapat tercapai dan Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
