HAM Jadi Prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, Tegaskan Menlu RI di Jenewa
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap isu HAM, menyatakannya sebagai prioritas utama dalam pertemuan dengan Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
Jenewa, Swiss, 25 Februari 2024 - Isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam pertemuannya dengan Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (24/2) waktu setempat. Sugiono menyampaikan langsung kepada Turk bahwa pemerintah Indonesia menempatkan isu HAM sebagai salah satu isu yang paling diprioritaskan. Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (25/2).
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono juga memaparkan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pemenuhan HAM. Beberapa kebijakan yang disebutkan antara lain program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi. Ia juga menekankan komitmen Indonesia dengan menyatakan, "Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM."
Komitmen Indonesia terhadap HAM di Mata Dunia
Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, turut menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global terhadap agenda HAM. Turk mencatat dan mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM. Hal ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap upaya Indonesia dalam meningkatkan kondisi HAM.
Turk juga berharap Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Peran Indonesia di kancah internasional dalam isu HAM sangatlah penting dan diakui oleh PBB.
Lebih lanjut, Turk meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Ia juga menawarkan bantuan PBB dalam mengatasi situasi HAM di negara tersebut. Dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya juga disampaikan oleh Turk.
Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB
Sebagai informasi tambahan, saat ini Indonesia tengah menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya. Keanggotaan ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap komitmen dan peran aktif Indonesia dalam isu HAM global. Hal ini juga menjadi bukti nyata konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan HAM di tingkat internasional.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu HAM. Berbagai kebijakan dan program telah dicanangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi hak-hak asasi mereka. Pertemuan dengan Komisaris Tinggi HAM PBB ini semakin memperkuat komitmen tersebut di mata dunia internasional.
Dengan adanya dukungan dari PBB dan komitmen pemerintah, diharapkan Indonesia dapat terus berperan aktif dalam memajukan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik regional, seperti di Myanmar, juga sangat diharapkan oleh komunitas internasional.
