Menlu RI Tegaskan Komitmen Keadilan Sosial dan Kesejahteraan di Sidang HAM PBB
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, menekankan pentingnya HAM sebagai jantung kebijakan nasional dan menolak double stan
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan pidato penting pada Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2024. Pidato tersebut menekankan komitmen kuat Indonesia terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sebagai bagian integral dari peran aktif negara dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi global yang kompleks, ditandai dengan kesenjangan pembangunan, diskriminasi, Islamofobia, dan konflik berkepanjangan seperti di Palestina.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus berpegang teguh pada amanat konstitusi, yaitu menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya setiap negara menempatkan HAM sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional. "Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," tegas Menlu Sugiono.
Menlu Sugiono juga memaparkan berbagai kebijakan prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain meliputi program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, selaras dengan penegasan pentingnya hak atas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen Indonesia pada HAM dan Kritik terhadap Double Standard
Menlu Sugiono secara tegas menyatakan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat utamanya, yaitu melindungi HAM, dan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat politik dalam hubungan antarnegara. Ia menekankan pentingnya kerja sama HAM yang didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. "Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. Tak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.
Indonesia, melalui Menlu Sugiono, juga menyoroti isu Palestina dan mengecam keras pendudukan Israel. "Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina," tegasnya. Indonesia menyerukan penghentian perang genosida Israel di Palestina dan meminta agar prinsip double standard dalam penegakan HAM dihentikan. Komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi nyata juga ditekankan dalam pidato tersebut.
Dalam forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menekankan perlunya 'politik kebijaksanaan' yang berakar pada fakta, hukum, dan empati. Ia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, khususnya di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut HAM sebagai 'oksigen kemanusiaan' yang terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi. Ia juga menyerukan gencatan senjata permanen di Palestina, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.
Partisipasi Aktif Indonesia di Dewan HAM PBB
Pertemuan HLS tersebut dihadiri lebih dari 128 pejabat tinggi setingkat deputi perdana menteri dan menteri luar negeri dari berbagai negara. Keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan ini menandai partisipasi aktif negara tersebut di Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya. Indonesia secara konsisten mengangkat isu-isu penting di dewan tersebut, termasuk mengenai Palestina, Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.
Partisipasi aktif Indonesia di Dewan HAM PBB menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan HAM di tingkat global. Indonesia tidak hanya menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam konteks domestik, tetapi juga mendorong terwujudnya hal tersebut dalam skala internasional. Dengan konsistensi dalam menyuarakan isu-isu HAM dan menentang ketidakadilan global, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
Pernyataan Menlu Sugiono di Jenewa menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap HAM dan keadilan sosial. Indonesia berharap agar kerja sama internasional dalam bidang HAM dapat terus ditingkatkan, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
