Hari Air Sedunia: Momentum Atasi Krisis Air dan Bencana Banjir di Indonesia

Peringatan Hari Air Sedunia 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengatasi krisis air dan banjir, melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Indonesia memperingati Hari Air Sedunia setiap tanggal 22 Maret. Peringatan ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tahun ini, peringatan tersebut terasa lebih mendesak mengingat Indonesia menghadapi paradoks: negeri kaya air namun dilanda krisis air dan bencana banjir yang berulang.

Krisis air di Indonesia bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal tata kelola dan kepemilikan sumber daya air. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Denpasar mengandalkan air tanah secara besar-besaran karena akses air perpipaan yang terbatas, sementara wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil kesulitan mendapatkan air bersih berkualitas akibat pencemaran. Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada awal Maret 2025, misalnya, menyebabkan kerugian besar dan ribuan pengungsi, menjadi bukti nyata dari kegagalan pengelolaan sumber daya air.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dari 1 Januari hingga 17 Maret 2025, tercatat 441 kasus banjir di Indonesia, menjadikannya bencana alam paling dominan pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya air, yang tidak hanya berfokus pada solusi teknis seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekosistem dan partisipasi masyarakat.

Menggeser Paradigma Pengelolaan Air

Selama ini, solusi penanganan banjir dan krisis air di Indonesia cenderung bersifat teknokratis, mengabaikan aspek ekosistem dan partisipasi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan kapasitas alamiah sungai, misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya daerah resapan air dan habitat alami. Pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Indonesia perlu menggeser paradigma dari pendekatan pasokan menuju pendekatan ekosistem. Sungai dan danau bukan hanya saluran air, melainkan bagian integral dari ekosistem sosial dan budaya. Kearifan lokal dalam pengelolaan air, seperti sistem subak di Bali dan lubuk larangan di Sumatra, perlu dihargai dan diintegrasikan dalam strategi pengelolaan air modern.

Modernisasi seringkali menggusur praktik-praktik tradisional tersebut, menggantikannya dengan sistem yang seragam namun kurang adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Urbanisasi, perubahan iklim, dan industrialisasi yang tidak terkendali telah mengganggu siklus air, menyebabkan ancaman defisit air bersih di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air di Indonesia.

Air Sebagai Hak Dasar, Bukan Komoditas

Krisis air di Indonesia juga merupakan masalah demokrasi. Siapa yang berhak menentukan siapa yang boleh menggunakan air, berapa banyak, dan untuk tujuan apa? Seringkali, perusahaan besar mendapat konsesi untuk mengambil air dalam jumlah besar, bahkan di wilayah yang masyarakatnya kekurangan air bersih. Ketimpangan ini perlu diatasi.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang menempatkan air sebagai hak dasar, bukan komoditas ekonomi. Penerapan sistem audit air berbasis komunitas, yang melibatkan masyarakat dalam memantau dan merencanakan penggunaan air, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Regulasi pengambilan air tanah perlu diperketat dan diawasi secara digital. Teknologi sensor dapat digunakan untuk memantau sumur dalam dan aktivitas pengambilan air oleh industri. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk merancang kebijakan berbasis bukti yang menyeimbangkan kebutuhan manusia dan lingkungan.

Pendidikan tentang literasi air juga penting. Kurikulum sekolah perlu memasukkan pelajaran tentang siklus air lokal dan tanggung jawab kolektif terhadap air. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pelindung mata air, bukan hanya penerima air.

Kolaborasi Antar Sektor untuk Solusi Berkelanjutan

Kolaborasi antar sektor, pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi yang efisien dan adil. Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan besar seharusnya mendukung rehabilitasi daerah tangkapan air, bukan sekadar kampanye pencitraan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Desa perlu bersinergi dalam program terpadu yang menjadikan desa sebagai penjaga hulu air. Modernisasi manajemen PDAM juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi.

Pada akhirnya, pengelolaan air yang bijak dan berkelanjutan merupakan kunci untuk masa depan Indonesia yang adil dan bermartabat. Hari Air Sedunia harus menjadi momentum untuk menata ulang relasi manusia dengan air, bukan sebagai sumber daya yang bisa diambil sesuka hati, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.