IKD Dorong Efisiensi Layanan Perbankan dan Inklusi Keuangan

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, tekankan pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk efisiensi layanan perbankan dan inklusi keuangan di Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, baru-baru ini menekankan peran krusial Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan efisiensi layanan perbankan dan mendorong inklusivitas keuangan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 8 Juli 2023. Kerja sama antara Dukcapil, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi landasan utama inisiatif ini.

Menurut Teguh, pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan efisiensi layanan perbankan. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan. Integrasi data kependudukan dengan sistem BPR, khususnya, diyakini akan memberikan dampak signifikan dalam mitigasi risiko kredit dan peningkatan akurasi data nasabah.

Kemendagri melalui Dukcapil berkomitmen penuh untuk terus mendukung sektor keuangan, termasuk BPR dan BPRS, dalam menghadapi tantangan era digital. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPR dan BPRS dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan aman bagi para nasabahnya. Kerja sama yang terjalin merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi digital di sektor keuangan Indonesia.

Integrasi IKD dan Sistem Perbankan: Langkah Menuju Layanan Keuangan yang Lebih Efisien

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dengan BPR dan BPRS anggota Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat digitalisasi layanan dan perlindungan data pribadi di sektor BPR. Integrasi data kependudukan dengan sistem BPR diharapkan mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh industri perbankan.

Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengakui pentingnya kesiapan BPR dalam menghadapi perubahan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan layanan berbasis digital. Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap era 5.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi artificial intelligence. Penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi, seperti ISO 27001:2022, juga menjadi sorotan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan data.

Tedy Alamsyah menambahkan, "Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya keamanan data dalam konteks digitalisasi perbankan. Dengan sistem yang aman dan terintegrasi, BPR dapat memberikan layanan yang lebih terpercaya dan melindungi kepentingan nasabah.

Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, juga memberikan pandangan positif terhadap kerja sama ini. Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Dukcapil akan mempercepat digitalisasi layanan perbankan di BPR. Verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil memungkinkan autentikasi data real-time, memastikan keaslian data dengan lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan data.

Manfaat IKD bagi Perbankan dan Nasabah

Implementasi IKD dan integrasi sistem dengan Dukcapil memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor perbankan dan nasabah. Berikut beberapa manfaatnya:

• Efisiensi Layanan: Verifikasi data nasabah yang lebih cepat dan akurat.
• Mitigasi Risiko Kredit: Pengurangan risiko penipuan dan penyalahgunaan data.
• Peningkatan Akurasi Data: Data nasabah yang lebih lengkap dan terpercaya.
• Inklusivitas Keuangan: Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
• Perlindungan Data Pribadi: Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan pencegahan penyalahgunaan data.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat layanan keuangan berbasis digital dan memastikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam membangun ekosistem digital yang aman, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, IKD diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam memajukan sektor keuangan di Indonesia.