Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Waspada! 20 Laporan Penipuan Aktivasi IKD di Banda Aceh
Waspada! 20 Laporan Penipuan Aktivasi IKD di Banda Aceh

Disdukcapil Kota Banda Aceh terima 20 laporan penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam dua pekan terakhir; masyarakat diimbau waspada dan tidak memberikan data pribadi melalui telepon atau pesan instan.

Disdukcapil Kota Tangerang Targetkan 30 Persen Warga Aktifkan IKD Tahun Ini
Disdukcapil Kota Tangerang Targetkan 30 Persen Warga Aktifkan IKD Tahun Ini

Dinas Dukcapil Kota Tangerang memasang target 30 persen warga yang telah merekam KTP elektronik untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga akhir tahun 2025, guna memudahkan akses layanan publik di era digital.

Disdukcapil Denpasar Genjot Pelayanan KTP Elektronik: Jangkauan Lebih Luas, Layanan Lebih Mudah
Disdukcapil Denpasar Genjot Pelayanan KTP Elektronik: Jangkauan Lebih Luas, Layanan Lebih Mudah

Dinas Dukcapil Denpasar permudah akses kepemilikan KTP elektronik melalui jemput bola di berbagai lokasi, termasuk rumah sakit dan sekolah, demi data kependudukan yang valid dan terintegrasi.

Waspada! Penipuan Aktivasi IKD Marak di Banda Aceh
Waspada! Penipuan Aktivasi IKD Marak di Banda Aceh

Pemkot Banda Aceh imbau warga waspada penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil.

Waspada! Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang
Waspada! Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang

Dinas Dukcapil Kota Tangerang mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan aktivasi IKD melalui WhatsApp dan telepon, serta mengingatkan proses aktivasi hanya dilakukan di kantor resmi.

Dinas Dukcapil Biak Numfor Gandeng Lurah dan Kades untuk Percepatan Perekaman KTP-el
Dinas Dukcapil Biak Numfor Gandeng Lurah dan Kades untuk Percepatan Perekaman KTP-el

Dinas Dukcapil Biak Numfor berkolaborasi dengan lurah dan kepala kampung untuk mendata warga dan mempercepat perekaman KTP-el di seluruh wilayahnya hingga tahun 2025.

Disdukcapil Kota Sukabumi: Layanan E-KTP Akhir Pekan untuk Warga
Disdukcapil Kota Sukabumi: Layanan E-KTP Akhir Pekan untuk Warga

Disdukcapil Kota Sukabumi memudahkan warga dengan membuka layanan perekaman e-KTP dan aktivasi IKD di akhir pekan, menjangkau pelajar dan masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan di hari kerja.

32.088 Warga Kudus Aktifkan KTP Digital, Disdukcapil Gencar Sosialisasi
32.088 Warga Kudus Aktifkan KTP Digital, Disdukcapil Gencar Sosialisasi

Dinas Dukcapil Kudus mencatat 32.088 warga telah aktivasi KTP digital, dengan target yang terus bertambah dan sosialisasi masif untuk perluasan akses.

45.577 Warga Batam Aktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
45.577 Warga Batam Aktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Dinas Dukcapil Batam mencatat 45.577 warga telah mengaktifkan aplikasi IKD, namun angka ini masih jauh dari target pemerintah pusat, sehingga sosialisasi terus dilakukan.

Surabaya Genjot Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Sekolah
Surabaya Genjot Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Sekolah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya gencar mensosialisasikan dan membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK dan kampus untuk mempermudah akses layanan kependudukan.

Waspada! Penipuan Aktivasi IKD di Barito Utara, Kalimantan Tengah
Waspada! Penipuan Aktivasi IKD di Barito Utara, Kalimantan Tengah

Dinas Dukcapil Barito Utara, Kalimantan Tengah, memperingatkan masyarakat akan maraknya penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai petugas resmi dan meminta data pribadi.

Kudus Wajibkan KTP Digital untuk Layanan Adminduk Mulai Februari 2025
Kudus Wajibkan KTP Digital untuk Layanan Adminduk Mulai Februari 2025

Mulai Februari 2025, warga Kudus wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengakses layanan administrasi kependudukan dan Mal Pelayanan Publik (MPP).