Indonesia Matangkan Strategi Maritim Nasional Jelang Audit IMSAS 2025
Kementerian Perhubungan RI perkuat kesiapan menghadapi audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) pada Juni 2025 dengan meresmikan Strategi Maritim Nasional dan menggelar berbagai persiapan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang dijadwalkan pada Juni 2025. Audit ini dilakukan oleh International Maritime Organization (IMO) untuk menilai komitmen Indonesia dalam menerapkan konvensi internasional terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan standar kerja di laut. Persiapan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Basarnas, Pushidrosal, BMKG, KNKT, dan Mahkamah Pelayaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menyatakan bahwa high level meeting dan penandatanganan National Maritime Strategy menjadi langkah penting dalam menghadapi audit IMSAS. Kolaborasi antar sektor dinilai krusial untuk menyusun dan menerapkan strategi maritim nasional yang sistematis dan terstruktur. Hal ini juga sekaligus meresmikan penyusunan National Maritime Strategy yang mengkolaborasikan fungsi administrasi negara bendera oleh berbagai institusi.
Audit IMSAS merupakan program wajib dari IMO untuk memastikan negara-negara anggotanya menjalankan konvensi internasional yang telah diratifikasi, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut. Indonesia sebelumnya telah mengikuti Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 dan kini menghadapi audit wajib pada 2025.
Persiapan Audit IMSAS 2025
Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya adalah menggelar mock audit bersama Australia dan Denmark, melakukan audit internal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) auditor IMSAS. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional dalam sektor maritim.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro, selaku Single Point of Contact (SPC) IMSAS Indonesia, menekankan pentingnya National Maritime Strategy. Dokumen ini menjadi acuan bersama dalam penguatan peran Indonesia sebagai flag state, port state, dan coastal state.
Penandatanganan strategi ini merupakan langkah krusial dalam menghadapi audit IMSAS. Hasil dari kegiatan persiapan ini akan menjadi dasar strategis pelaksanaan audit IMSAS pada 16-23 Juni 2025. Lebih lanjut, kesiapan ini juga akan memperkuat peluang Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO pada akhir tahun ini.
Prestasi Indonesia dalam mempertahankan status White List dalam Tokyo MoU Port State Control (PSC) selama lima tahun berturut-turut (sejak 2020) menjadi bukti komitmen dan kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Hal ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Indonesia optimis dapat menghadapi audit IMSAS 2025 dengan baik. Kerja sama antar lembaga dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi audit ini dan mempertahankan reputasi Indonesia di kancah internasional.
