Investasi US$ 1,1 Triliun untuk RUKN hingga 2060: Transisi Energi Berkelanjutan Indonesia
Indonesia butuh investasi sebesar US$ 1,1 triliun untuk merealisasikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060, yang menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan pengembangan energi terbarukan.
Wujudkan RUKN 2025-2060, Indonesia Butuh Suntikan Dana Besar
Indonesia membutuhkan investasi fantastis, yakni US$ 1,1 triliun, untuk merealisasikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) periode 2025-2060. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1). Angka tersebut mencakup kebutuhan pembangkit listrik dan infrastruktur transmisi yang signifikan.
Kenapa Investasi Sebesar Itu Diperlukan?
Kebutuhan investasi jumbo ini didorong oleh proyeksi peningkatan kebutuhan listrik per kapita Indonesia yang cukup signifikan. Pada periode 2025-2029, diperkirakan terjadi kenaikan rata-rata 6,9 persen per tahun. Pertumbuhan ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di tahun 2029. Artinya, peningkatan konsumsi listrik harus diimbangi dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik yang memadai.
Sumber Energi Terbarukan sebagai Prioritas
Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam memenuhi kebutuhan listrik. Proyeksi menunjukkan kapasitas pembangkit listrik akan mencapai 443 GW pada tahun 2060, dengan 79 persennya berasal dari EBT. Dari angka tersebut, 42 persennya lagi berasal dari Variable Renewable Energy (VRE), seperti tenaga surya dan angin, yang akan didukung oleh teknologi penyimpanan energi untuk menjamin kestabilan pasokan listrik.
Peran PLN dan Pihak Swasta
Hingga tahun 2034, penambahan kapasitas pembangkit sebesar 120 GW ditargetkan. PLN akan berkontribusi sebesar 71 GW, sementara pemegang wilayah usaha (wilus) lainnya sebesar 28 GW. Sisanya, 21 GW, akan dialokasikan secara fleksibel kepada PLN, wilus, dan IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri).
Pengembangan Infrastruktur Transmisi yang Canggih
Selain pembangkit, pengembangan infrastruktur transmisi juga menjadi prioritas. Pemerintah berencana mengembangkan teknologi smart grid dan integrasi sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan, terutama untuk mendukung EBT. Pembangunan transmisi backbone 500 kV dan 275 kV, serta fishbone 150 kV, direncanakan, termasuk interkoneksi antar pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang akan dilakukan secara bertahap hingga 2045.
Kerja Sama untuk Transisi Energi Berkelanjutan
Mewujudkan target ambisius ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah menyadari pentingnya kolaborasi dan kerja sama untuk mencapai transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Semoga dengan investasi besar ini, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
