Jembatan Rusak di Bangka Barat Bahayakan Warga: Ombudsman Desak Perbaikan Segera

Ombudsman RI Kepulauan Babel mendesak Pemprov Babel dan Pemkab Bangka Barat segera perbaiki jembatan rusak di Desa Sekar dan Desa Telak Parit Tiga yang membahayakan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi.

Kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di Desa Sekar dan Desa Telak Parit Tiga, telah menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Ancaman keselamatan dan ekonomi

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menyatakan keprihatinan atas kondisi infrastruktur yang memprihatinkan tersebut. Menurutnya, jalan dan jembatan yang rusak merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Ombudsman telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan bukti kerusakan yang signifikan, bahkan hampir setengah dari jembatan di Desa Telak Parit Tiga sudah amblas. Situasi ini diperparah dengan potensi peningkatan kerusakan akibat curah hujan tinggi.

Dampak kerusakan infrastruktur

Kerusakan infrastruktur ini berdampak luas. Aktivitas ekonomi warga, terutama pengangkutan hasil panen kelapa sawit, terhambat. Aktivitas pendidikan juga terganggu, mengingat jembatan tersebut menjadi akses bagi siswa Desa Sekar yang bersekolah di Desa Telak. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Upaya sementara dan rekomendasi Ombudsman

Sebagai upaya sementara, pemerintah desa bersama Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat telah memasang ranting-ranting sebagai penanda jalan rusak. Namun, langkah ini dinilai kurang cukup, terutama pada malam hari. Ombudsman pun mendorong pemerintah provinsi untuk memasang papan peringatan atau pembatas jalan guna mencegah kecelakaan. Lebih jauh, Ombudsman mendesak perbaikan fisik jembatan secara cepat dan efektif.

Tanggung jawab pemerintah

Ombudsman telah mengidentifikasi bahwa jembatan rusak di Desa Telak Parit Tiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, sementara jembatan di Desa Sekar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kedua pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil tindakan, mengingat kerusakan yang cukup parah dan sudah berlangsung beberapa bulan di Desa Sekar.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kondisi jalan dan jembatan yang rusak di Bangka Barat membutuhkan penanganan segera. Ombudsman RI Kepulauan Babel mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bertindak cepat, baik dengan memasang rambu-rambu peringatan maupun melakukan perbaikan permanen. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi serta pendidikan masyarakat setempat.