Jokowi, SBY, dan Prabowo Resmi Luncurkan Danantara: Dana Kekayaan Negara Capai US$ 900 Miliar

Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi dan SBY meluncurkan resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan aset lebih dari US$ 900 miliar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran ini ditandai dengan penekanan tombol bersama oleh Presiden Prabowo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran tiga presiden dalam peluncuran ini menandakan pentingnya Danantara bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Sebelum menekan tombol peluncuran, Presiden Prabowo menyampaikan sambutan resmi. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," ujar Presiden Prabowo. Setelahnya, ketiganya bersama-sama menekan tombol, menandai dimulainya era baru pengelolaan investasi negara.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta para Wakil Presiden sebelumnya, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani juga turut hadir menyaksikan momen bersejarah ini. Kehadiran para tokoh tersebut semakin mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberhasilan Danantara.

Diluncurkan dengan Aset Fantastis

Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Danantara, sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia, akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar. Proyeksi dana awal yang dikelola mencapai US$ 20 miliar. Angka ini menunjukkan ambisi besar pemerintah dalam memanfaatkan aset negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Investasi strategis yang dikelola Danantara diproyeksikan akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pengelolaan aset yang profesional dan transparan menjadi kunci keberhasilan Danantara.

Sebelum peluncuran resmi, Presiden Prabowo telah menandatangani sejumlah aturan terkait pembentukan Danantara. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan landasan hukum yang kuat bagi operasional Danantara.

Payung Hukum yang Kuat

Tiga aturan penting telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketiga, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ketiga aturan ini memastikan Danantara beroperasi di bawah kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang sangat besar. Dengan payung hukum yang kuat, Danantara diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Peluncuran Danantara menandai tonggak sejarah baru dalam pengelolaan investasi negara. Dengan aset yang sangat besar dan dukungan dari berbagai pihak, Danantara diharapkan mampu berkontribusi signifikan bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Semoga Danantara dapat dikelola secara profesional dan transparan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Presiden Prabowo atas peluncuran Danantara. "Selamat Pak, selamat," kata Jokowi, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.