Kajati NTT Perangi TPPO: Kasus Tertinggi di Indonesia
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo, berkomitmen memberantas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi kasus tertinggi di Indonesia, dengan penangkapan DPO dan penanganan 15 kasus di tahun 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, menyatakan komitmen kuat dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT, provinsi dengan kasus TPPO tertinggi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Kupang, Minggu lalu, menekankan urgensi penanganan kasus ini.
Penanganan Kasus TPPO di NTT
Provinsi NTT menghadapi tantangan serius dengan tingginya angka kasus TPPO. Oleh karena itu, penanganan kasus ini menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan Tinggi NTT. Sebagai bukti komitmen tersebut, pada Jumat (14/2), Kejaksaan Tinggi NTT berhasil menangkap Goris, seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam kasus TPPO. Lebih lanjut, sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Tinggi NTT telah menangani 15 kasus TPPO.
Imbauan Kepada Masyarakat
Kajati NTT mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam jaringan perdagangan orang dan menghindari tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Kewaspadaan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya TPPO. Masyarakat didorong untuk segera melaporkan setiap indikasi atau dugaan praktik TPPO kepada pihak berwajib.
"Kami akan terus memburu dan menindak tegas para pelaku TPPO. Tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku maupun buronan kasus ini. Kami mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini demi melindungi hak asasi manusia dan martabat warga NTT," tegas Kajati NTT.
Penguatan Penegakan Hukum dan Koordinasi
Kejaksaan Tinggi NTT berkomitmen memperkuat penegakan hukum terhadap TPPO melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait. Kerjasama ini bertujuan mencegah dan menangani kasus TPPO secara lebih efektif. Program Tangkap Buronan (Tabur) yang dicanangkan Jaksa Agung juga menjadi bagian penting dalam upaya ini. Melalui program Tabur, Kejaksaan Tinggi NTT secara aktif memonitor dan menangkap buronan TPPO untuk memastikan kepastian hukum.
Seruan Jaksa Agung
Jaksa Agung juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh buronan TPPO agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pesan yang disampaikan menekankan tidak adanya tempat persembunyian yang aman bagi para buronan. Langkah-langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas TPPO di Indonesia, khususnya di NTT.
Kesimpulan
Komitmen Kajati NTT dalam memberantas TPPO di NTT patut diapresiasi. Dengan penanganan kasus yang aktif, imbauan kepada masyarakat, dan koordinasi antar instansi, diharapkan kasus TPPO di NTT dapat ditekan. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat krusial untuk melindungi warga NTT dari kejahatan perdagangan orang dan memastikan penegakan hukum yang adil.