Kepri Butuh Direktorat PPA-PPO untuk Cegah TPPO: Pakar Soroti Kerentanan Wilayah
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dinilai perlu memiliki Direktorat PPA-PPO untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mengingat wilayah perbatasannya yang rawan dan tingginya angka kasus TPPO.
Polda Kepri menjadi prioritas pengembangan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan oleh pemerhati kepolisian, Poengky Indarti, mengingat tingginya angka kasus TPPO di wilayah tersebut.
Poengky, mantan Komisioner Kompolnas, menekankan pentingnya Direktorat PPA-PPO di Kepri untuk mencegah TPPO secara kolaboratif bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuatnya rentan terhadap perdagangan manusia, terutama dengan modus pencarian kerja.
"Preventif dan preemtif harus dilakukan untuk mencegah TPPO di Kepri," tegas Poengky. Ia mendukung rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengembangkan Direktorat PPA dan PPO hingga ke tingkat polda dan polres. Lebih jauh, ia berharap kehadirannya sampai ke tingkat polsek agar lebih dekat dengan masyarakat.
Brigjen Pol Nurul Azizah, Direktur PPA-PPO, menjelaskan bahwa saat ini Direktorat PPA-PPO masih berada di tingkat Bareskrim Mabes Polri. Namun, pengembangan hingga ke tingkat polda dan polres sedang dibahas dan diajukan ke pemerintah, menunggu keputusan dari Kemenpan RB.
"Untuk (PPA-PPO) tingkat polda dan tingkat polres masih dalam pembahasan, mudah-mudahan tidak terlalu lama," harapnya. Proses pembentukan ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kemenpan RB melalui Stamarena Polri.
Polda mana saja yang akan mendapatkan Direktorat PPA-PPO akan ditentukan berdasarkan asesmen dan kebutuhan. "Jadi belum semua polda, dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan," jelas Nurul Azizah. Polda Kepri sendiri mencatat 13 kasus TPPO pada 2024, dengan 23 tersangka dan 27 korban yang diselamatkan, menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp8,5 miliar.
Poengky Indarti menilai perlunya langkah preventif dan preemtif untuk mencegah TPPO di Kepri, mengingat letak geografisnya yang berdekatan dengan negara lain. Kehadiran Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait TPPO di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya Polri dalam mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat polda dan polres guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh Indonesia.
