Kapolri Paparkan Kesiapan Pengamanan Lebaran 2025: 2.835 Posko Disiapkan!
Jelang Lebaran 2025, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo paparkan kesiapan pengamanan mudik dengan 2.835 posko dan berbagai strategi antisipasi kemacetan serta bencana alam.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memaparkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2025 kepada Menko Polkam, Budi Gunawan. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral pada Senin (10/3) lalu. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret, dan arus balik pada 5-7 April 2025. Operasi Ketupat 2025 pun telah dirancang untuk mengamankan periode tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/3), Kapolri menjelaskan strategi yang telah disiapkan. Operasi Ketupat 2025 akan dibagi menjadi dua periode: 17 hari untuk wilayah Lampung-Bali, dan 14 hari untuk 28 Polda lainnya. Hal ini menunjukkan skala besar operasi pengamanan yang akan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam mengamankan Lebaran 2025. Persiapan matang dan strategi yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan operasi ini, mengingat jumlah pemudik yang diperkirakan sangat besar. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi ini, guna memastikan informasi terkait pengamanan dan layanan yang tersedia dapat tersampaikan dengan baik.
Pengamanan Lebaran 2025: Posko dan Layanan Hotline
Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Polri telah menyiapkan 2.835 posko. Rinciannya meliputi 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan, dan 309 posko terpadu. Posko-posko tersebut akan mengamankan 126.736 obyek pengamanan. Jumlah posko yang signifikan ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode mudik Lebaran.
Selain posko, Polri juga menyediakan layanan 'hotline' 110 bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Layanan ini diharapkan dapat memberikan respons cepat dan efektif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi selama perjalanan mudik. Kapolri menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline ini jika membutuhkan bantuan atau informasi.
Sebagai bagian dari upaya antisipasi kemacetan, Polri akan menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, 'contraflow', dan 'one way'. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk menerapkan kebijakan 'work from anywhere' (WFA) bagi pekerja di daerah-daerah yang dilalui jalur mudik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kemacetan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.
Antisipasi Bencana Alam dan Insentif Pemerintah
Menyadari potensi bencana alam mengingat musim penghujan, Polri juga telah mempersiapkan strategi antisipasi banjir dan tanah longsor. Tim respons cepat akan disiapkan untuk menangani kejadian bencana yang mungkin mengganggu perjalanan pemudik. Kesigapan dalam menghadapi potensi bencana ini menjadi bagian penting dari rencana pengamanan Lebaran 2025.
Pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon tiket tol dan alat angkut untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan kemudahan dalam perjalanan mudik.
Secara keseluruhan, persiapan pengamanan Lebaran 2025 yang dilakukan oleh Polri menunjukkan kesiapan yang matang dan komprehensif. Dengan berbagai strategi dan fasilitas yang disiapkan, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Kapolri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama mudik Lebaran. Dengan kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat, diharapkan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. "Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada saat mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan," ujar Kapolri.
