Kejati Kepri Hentikan Penuntutan Kasus Penadahan Lewat Keadilan Restoratif
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menghentikan penuntutan kasus penadahan yang dilakukan Aria Bin Mastur melalui keadilan restoratif setelah tercapai perdamaian dengan korban.
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) kembali menorehkan prestasi dalam penegakan hukum. Pada Rabu, 26 Februari 2025, Kejati Kepri resmi menghentikan penuntutan perkara penadahan terhadap tersangka Aria Bin Mastur melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Perkara ini ditangani oleh Kejari Tanjungpinang, dengan tersangka yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP. Keputusan ini diambil setelah melalui proses mediasi dan perdamaian antara tersangka dan korban, Rosdiana.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Yusnar Yusuf, menjelaskan bahwa permohonan penghentian penuntutan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung. Penghentian ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Semua persyaratan telah terpenuhi, termasuk kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
Kasus penadahan ini melibatkan Aria Bin Mastur yang mencuri ponsel milik Rosdiana, pemilik kontrakan, senilai Rp4,6 juta pada November 2024. Keputusan untuk menghentikan penuntutan juga mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tersangka belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, meminta maaf secara langsung kepada korban, dan dimaafkan oleh korban. Tersangka juga merupakan tulang punggung keluarga, dan ancaman hukuman yang dihadapi tidak lebih dari lima tahun penjara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan perdamaian.
Perdamaian dan Keadilan Restoratif
Perdamaian antara Aria Bin Mastur dan Rosdiana telah tercapai tanpa syarat, menciptakan respons positif dan keharmonisan di masyarakat. Kejati Kepri menekankan bahwa pertimbangan sosiologis juga menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Masyarakat setempat merespons positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebagai perwujudan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Yusnar Yusuf menambahkan bahwa Kejati Kepri berkomitmen untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Mekanisme ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, baik bagi korban maupun pelaku. Hal ini dianggap sebagai kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah pembaharuan sistem peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Tujuannya adalah menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata di tengah masyarakat.
Kejati Kepri berharap kebijakan keadilan restoratif dapat mencegah masyarakat lapisan bawah dari rasa ketidakadilan. Namun, perlu ditekankan bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Sepanjang tahun 2025, Kejati Kepri telah menghentikan tiga perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif, sementara pada tahun 2024 terdapat lima perkara.
Implementasi Keadilan Restoratif di Kepri
Penerapan keadilan restoratif dalam kasus penadahan ini menunjukkan komitmen Kejati Kepri dalam memberikan akses keadilan yang lebih humanis dan efektif. Dengan mengedepankan mediasi dan perdamaian, diharapkan dapat memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Kejati Kepri akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, yang berfokus pada pemulihan dan restorasi, bukan hanya pada hukuman semata. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta rasa keadilan yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kejati Kepri berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan implementasi keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.
