Kemendagri Kawal Percepatan Pembangunan Papua
Kemendagri berkomitmen penuh mengawal percepatan pembangunan di Papua, berkoordinasi dengan kementerian lain dan memastikan kesiapan pembangunan di berbagai aspek sesuai arahan Presiden.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawal pembangunan di Papua. Hal ini disampaikannya Jumat lalu saat audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Jakarta. Audiensi ini menandai langkah konkret Kemendagri dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.
Kemendagri ditugaskan untuk mendampingi percepatan pembangunan di Papua. Ribka menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk mengatasi tantangan pembangunan di sana. Harapannya, pembangunan di Papua dapat sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat. "Percepatan pembangunan di Papua merupakan hasrat dan program pemerintah pusat," ujar Ribka.
Arahan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait percepatan pembangunan dan efisiensi anggaran menjadi landasan kerja Kemendagri. Kemendagri akan fokus pada pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan arahan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah.
Mendagri Tito telah menetapkan poin-poin penting untuk tahun 2025, fokus pada kesiapan pembangunan. Ini meliputi perencanaan di daerah, pelaksanaan pembangunan fisik, pendanaan, dan kelengkapan administrasi. Semua ini krusial untuk keberhasilan program prioritas.
Kementerian PU juga aktif mempercepat pembangunan di Papua. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan pentingnya ‘readiness criteria’ sebelum memulai proyek. Ia menyatakan bahwa prasyarat pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah sudah terpenuhi.
Selain itu, Kementerian PU tengah memproses sertifikat tanah, AMDAL, KRK/KKPR, master plan, dan feasibility study (FS). Beberapa dokumen sudah selesai, dan sisanya masih dalam proses. "Kita prioritasi hal-hal besarnya," pungkas Diana.
Kesimpulannya, percepatan pembangunan di Papua menjadi fokus utama pemerintah. Kemendagri dan Kementerian PU bekerja sama untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pembangunan di berbagai aspek, sesuai dengan arahan Presiden dan program prioritas pemerintah pusat. Kolaborasi antar kementerian dan kesiapan administrasi menjadi kunci keberhasilan.