Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemendagri Kawal Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Kemendagri Kawal Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan, MRP, dan DPRP di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan berjalan lancar.

DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Komisi II DPR RI mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

DPR dan Kemendagri Tinjau DOB Papua Selatan: Komitmen Percepat Pembangunan
DPR dan Kemendagri Tinjau DOB Papua Selatan: Komitmen Percepat Pembangunan

Kunjungan Komisi II DPR RI dan Kemendagri ke Papua Selatan menunjukan komitmen serius pemerintah pusat dalam mengawasi dan membantu percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemendagri Apresiasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan
Kemendagri Apresiasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan

Kemendagri memberikan apresiasi positif terhadap progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan yang dinilai berjalan mengesankan dan menerapkan prinsip sinergi yang luar biasa.

DPRP Pegunungan Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPRP Pegunungan Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

DPRP Pegunungan mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan setelah anggaran pembangunan sempat diblokir karena belum adanya kepastian lokasi.

Pemprov Papua Komitmen Percepat Pembangunan Inklusif, Fokus pada Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
Pemprov Papua Komitmen Percepat Pembangunan Inklusif, Fokus pada Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada program 'Papua sehat, cerdas, dan produktif'.

Pemprov Papua Tengah dan BPP Perkuat Sinergi, Percepat Pembangunan di Tanah Papua
Pemprov Papua Tengah dan BPP Perkuat Sinergi, Percepat Pembangunan di Tanah Papua

Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengarah Pembangunan Papua Raya bersinergi untuk percepatan pembangunan di Papua, dengan fokus pada kebijakan Otsus dan kesejahteraan masyarakat.

Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan Infrastruktur di 4 DOB Papua
Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan Infrastruktur di 4 DOB Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, dengan fokus pada pembangunan pusat pemerintahan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Baru
Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Baru

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru Papua untuk mendukung terbentuknya pusat pemerintahan dan membuka peluang ekonomi baru.

Presiden Prabowo Prioritaskan Infrastruktur Empat Provinsi Baru Papua
Presiden Prabowo Prioritaskan Infrastruktur Empat Provinsi Baru Papua

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru Papua untuk mendukung pemerintahan dan perekonomian daerah, termasuk pembangunan pusat pemerintahan dan program transmigrasi.

Kemendagri Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Berjalan Lancar
Kemendagri Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Berjalan Lancar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada penyesuaian anggaran.

Papua Barat Matangkan Rencana Pembangunan Daerah Baru
Papua Barat Matangkan Rencana Pembangunan Daerah Baru

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah merancang dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, termasuk RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD 2026, dan Renja Perangkat Daerah