Kemendagri Minta Kepala Daerah Absen Retret Kirim Wakil, 47 Belum Memberi Kabar
Kemendagri meminta kepala daerah yang tak hadir dalam retret di Magelang mengirimkan wakilnya, sementara 47 kepala daerah lainnya belum memberikan kabar kehadiran.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas terkait ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam acara retret atau pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Kemendagri meminta kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirimkan wakilnya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Jakarta pada Jumat, 21 Februari.
Keputusan ini diambil sebagai solusi bagi kepala daerah yang memiliki kendala untuk menghadiri acara tersebut. "Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga," jelas Wamendagri Bima Arya. Konferensi pers tersebut juga disiarkan langsung dari depan Gerbang Akademi Militer, Magelang.
Dari total 503 kepala daerah yang diundang, sebanyak 456 telah hadir di Akmil. Lima kepala daerah berhalangan hadir karena sakit, satu orang karena urusan keluarga, sementara 47 kepala daerah lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran hingga Jumat siang. Kemendagri menyatakan akan terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah tersebut untuk memastikan kehadiran atau mengirimkan wakil.
Langkah Kemendagri Menindaklanjuti Ketidakhadiran Kepala Daerah
Bima Arya menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus melakukan komunikasi intensif dengan 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar. "Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil," ujarnya. Kemendagri memberikan tenggat waktu hingga Jumat malam untuk memastikan kehadiran atau pengganti dari kepala daerah tersebut.
Keputusan final mengenai kehadiran atau penggantian akan ditentukan pada Jumat malam. "Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu," kata Wamendagri. Jika kepala daerah dan wakilnya sama-sama berhalangan hadir, maka sekretaris daerah diminta untuk hadir sebagai perwakilan.
Meskipun demikian, Kemendagri menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak dapat mengikuti pembekalan di Akmil pada tanggal 21-28 Februari 2025 tetap diwajibkan untuk mengikuti gelombang pembekalan berikutnya. "Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," tegas Bima Arya.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Retret Kepala Daerah
Retret atau pembekalan kepala daerah ini merupakan agenda penting yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pemimpin daerah. Acara ini berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, dan diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para kepala daerah sangat diharapkan untuk memastikan keberhasilan program-program pemerintah daerah.
Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah tentunya menjadi perhatian serius bagi Kemendagri. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas diambil untuk memastikan semua kepala daerah dapat mengikuti pembekalan, baik pada gelombang saat ini maupun gelombang berikutnya. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan adanya kebijakan penggantian oleh wakil atau sekretaris daerah, diharapkan program pembekalan ini tetap berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Kemendagri berharap agar semua kepala daerah dapat memahami pentingnya mengikuti pembekalan ini dan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah masing-masing.
Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa keputusan Kemendagri ini diambil untuk memastikan keberlangsungan program pembekalan kepala daerah dan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal. Proses ini juga menunjukkan komitmen Kemendagri dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia.
