Kemendagri Siapkan Persidangan Sosek Malindo 2025 di Malaysia: Revisi Aturan hingga Optimalisasi PLBN
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan Persidangan ke-18 Sekretariat Bersama Jawatankuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tahun 2025 di Malaysia, dengan fokus pada revisi aturan, optimalisasi Pos Lintas Batas Ne
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tengah bersiap untuk pelaksanaan Persidangan ke-18 Sekretariat Bersama Jawatankuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) tahun 2025. Acara yang akan diselenggarakan di Malaysia ini menjadi fokus utama persiapan Kemendagri saat ini. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kemendagri, sekaligus Ketua Sekretariat KK Sosek Indonesia, Amran, memimpin rapat koordinasi guna memastikan kesuksesan penyelenggaraan persidangan tersebut.
Persiapan teknis menjadi perhatian utama delegasi Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga akan membahas tindak lanjut hasil Persidangan ke-38 KK/JKK Sosek Malindo 2024. Isu-isu strategis kerja sama pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia juga akan menjadi agenda penting dalam pertemuan JKK/KK Sosek Malindo 2025. "Kami akan terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi, sehingga pertemuan ini dapat berjalan dengan maksimal," ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Pemerintah Indonesia, melalui Ditjen Bina Adwil Kemendagri, berkomitmen untuk mengusung sejumlah isu penting dalam persidangan tersebut. Beberapa isu krusial yang akan dibahas meliputi usulan revisi *term of reference* Sosek Malindo, pembahasan penetapan pintu lintas batas di Sei Manggaris, serta rencana pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk (Kalimantan Barat) - Telok Melano (Sarawak). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama dan pengelolaan perbatasan dengan Malaysia.
Isu-Isu Strategis dalam Persidangan Sosek Malindo 2025
Persidangan Sosek Malindo 2025 diproyeksikan akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mendorong berbagai agenda strategis dalam kerja sama bilateral dengan Malaysia. Salah satu isu utama adalah revisi *term of reference* Sosek Malindo. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat kerangka kerja sama dan menyesuaikannya dengan perkembangan terkini. Selain itu, pembahasan mengenai penetapan pintu lintas batas di Sei Manggaris juga akan menjadi fokus utama. Penetapan ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas barang dan orang di perbatasan.
Pengoperasian PLBN Temajuk-Telok Melano juga menjadi agenda penting yang akan dibahas. PLBN ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses bagi masyarakat di perbatasan. Dengan beroperasinya PLBN ini, diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan. Selain itu, persidangan ini juga akan membahas berbagai isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan kesuksesan persidangan ini. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi melibatkan berbagai pihak terkait, menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerja sama yang erat antar kementerian dan lembaga akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Rapat koordinasi persiapan Persidangan Sosek Malindo 2025 dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian dan komitmen dari berbagai pihak terhadap keberhasilan persidangan tersebut. Kementerian/lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja.
Pemerintah daerah juga turut berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini. Perwakilan dari pemerintah daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Riau hadir untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa kepentingan daerah terakomodasi dalam persidangan. Keikutsertaan pemerintah daerah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.
Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama Indonesia-Malaysia dalam bidang sosial ekonomi, khususnya di kawasan perbatasan. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, diharapkan persidangan Sosek Malindo 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua negara.
Kesimpulannya, persiapan Persidangan Sosek Malindo 2025 di Malaysia menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama bilateral dengan Malaysia di bidang sosial ekonomi, khususnya di kawasan perbatasan. Dengan berbagai isu strategis yang akan dibahas dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan persidangan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan.
