Kemendes Evaluasi Kinerja Pendamping Desa Sebelum Buka Rekrutmen
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengevaluasi kinerja pendamping desa dan peraturan terkait sebelum membuka rekrutmen baru, guna memastikan profesionalitas dan fokus pada program desa, terutama ketahanan pangan.
Jakarta, 17 Februari 2024 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tengah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka rekrutmen pendamping desa. Evaluasi ini mencakup peraturan yang berlaku dan kinerja para pendamping desa yang ada saat ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan pendamping desa memberikan pendampingan yang maksimal kepada desa-desa di Indonesia.
Evaluasi Kinerja dan Penataan Kriteria
Mendes Yandri menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pendamping desa bertujuan untuk menyempurnakan kriteria seleksi rekrutmen mendatang. Tujuannya adalah untuk memilih calon pendamping desa yang benar-benar kompeten dan mampu mendukung program-program pembangunan desa, khususnya program ketahanan pangan. "Mungkin ada penambahan kriteria," ujar Yandri, "karena kami sekarang fokus pada ketahanan pangan dan produktivitas." Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.
Evaluasi ini juga mencakup peninjauan terhadap peraturan yang mengatur tentang pendamping desa. Kemendes PDT berupaya untuk menyempurnakan regulasi agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja pendamping desa. Hal ini menunjukkan komitmen Kemendes PDT untuk terus meningkatkan kualitas program pendampingan desa.
Kesempatan Terbuka untuk Semua yang Memenuhi Kriteria
Mendes Yandri menegaskan bahwa rekrutmen pendamping desa terbuka untuk semua pihak yang memenuhi kriteria, termasuk mereka yang pernah menjadi pendamping desa sebelumnya. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang berafiliasi dengan partai politik dan berencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka dilarang mengikuti rekrutmen ini karena potensi konflik kepentingan dan pelanggaran aturan penggunaan anggaran negara (APBN).
"Mereka menerima gaji dari APBN," jelas Yandri. "Seharusnya jika nyaleg, mereka mundur. Jika tidak, mereka akan diminta mengembalikan uang gajinya. Jika ada yang melaporkan ke pihak penegak hukum, itu berbahaya." Pernyataan ini menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan pada aturan dalam proses rekrutmen pendamping desa.
Profesionalitas dan Fokus sebagai Prioritas
Kemendes PDT menekankan pentingnya profesionalitas dan fokus para pendamping desa dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi kinerja yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa pendamping desa benar-benar profesional dan fokus dalam mendampingi desa. "Kami ingin (pendamping desa) profesional betul, betul-betul fokus untuk mendampingi desa," tegas Yandri. Hal ini menunjukkan komitmen Kemendes PDT untuk meningkatkan kualitas layanan dan dampak dari program pendampingan desa.
Evaluasi ini juga merupakan respon terhadap informasi atau berita bohong mengenai rekrutmen pendamping desa yang beredar di media sosial. Kemendes PDT secara aktif mengingatkan masyarakat melalui media sosial resmi mereka bahwa hingga saat ini belum ada pembukaan rekrutmen pendamping desa. Informasi resmi hanya akan diumumkan melalui website dan akun media sosial resmi Kemendes PDT.
Kesimpulan
Evaluasi kinerja pendamping desa yang dilakukan Kemendes PDT merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program pembangunan desa. Dengan memperbaiki kriteria seleksi dan memastikan profesionalitas para pendamping, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan keberhasilan program-program pembangunan di desa-desa di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas juga ditekankan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
