Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Anggota DPR Usul KIP Kuliah Sasar SDM Desa: Ciptakan Sarjana Pertanian untuk Daerah
Anggota DPR Usul KIP Kuliah Sasar SDM Desa: Ciptakan Sarjana Pertanian untuk Daerah

Anggota DPR RI Sudjatmiko mengusulkan agar KIP Kuliah difokuskan mencetak sarjana sesuai kebutuhan desa, seperti sarjana pertanian, demi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

DPR Usul Penambahan Pendamping Desa: Satu Desa Satu Pendamping untuk Pembangunan yang Maksimal
DPR Usul Penambahan Pendamping Desa: Satu Desa Satu Pendamping untuk Pembangunan yang Maksimal

Anggota DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan penambahan pendamping desa agar pembangunan desa tepat sasaran dan maksimal, bahkan idealnya satu desa satu pendamping.

Mendes PDT Pastikan Pendamping Desa Tak Boleh Terlibat Parpol
Mendes PDT Pastikan Pendamping Desa Tak Boleh Terlibat Parpol

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) menegaskan bahwa pendamping desa yang akan direkrut tidak boleh terlibat dalam partai politik, demi profesionalitas dan kemajuan desa.

Mendes Minta Kades Data Sarjana Pengangguran untuk Kelola Kopdes
Mendes Minta Kades Data Sarjana Pengangguran untuk Kelola Kopdes

Menteri Desa Yandri Susanto meminta kepala desa mendata sarjana pengangguran untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih guna mencapai target 80.000 Kopdes di Indonesia.

Komisi V DPR Dukung Penuh Mendes Evaluasi TPP yang Nyaleg: Prioritaskan Pembangunan Desa
Komisi V DPR Dukung Penuh Mendes Evaluasi TPP yang Nyaleg: Prioritaskan Pembangunan Desa

Komisi V DPR RI mendukung penuh evaluasi Menteri Desa terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang menjadi caleg, demi menjaga profesionalisme dan fokus pembangunan desa.

Mendes Evaluasi TPP yang Nyaleg: Jaga Profesionalitas Pendamping Desa
Mendes Evaluasi TPP yang Nyaleg: Jaga Profesionalitas Pendamping Desa

Menteri Desa, Yandri Susanto, melakukan evaluasi terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk menjaga profesionalitas dan mencegah konflik kepentingan.

Kontrak TPP 2025: Pakar Hukum Tegaskan Kewenangan Penuh Kemendes
Kontrak TPP 2025: Pakar Hukum Tegaskan Kewenangan Penuh Kemendes

Pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, menegaskan kewenangan penuh Kementerian Desa dalam memutuskan kelanjutan kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2025, menekankan pentingnya evaluasi dan kepatuhan pada aturan hukum.

Kemendes Evaluasi Kinerja Pendamping Desa Sebelum Buka Rekrutmen
Kemendes Evaluasi Kinerja Pendamping Desa Sebelum Buka Rekrutmen

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengevaluasi kinerja pendamping desa dan peraturan terkait sebelum membuka rekrutmen baru, guna memastikan profesionalitas dan fokus pada program desa, terutama ketahanan pangan.