Kemenkumham Sumsel Bina 200 PPNS di 17 Kabupaten/Kota: Optimalkan Penegakan Hukum

Kemenkumham Sumsel membina 200 PPNS di 17 kabupaten/kota untuk optimalkan penegakan hukum sektoral dan sinergi dengan kepolisian hingga Februari 2025.

Palembang, 28 Februari 2024 (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) tengah membina sekitar 200 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel. Pembinaan ini akan berlangsung hingga Februari 2025 mendatang, guna mengoptimalkan peran PPNS dalam penegakan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora, mengungkapkan bahwa jumlah PPNS yang dibina dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya usulan pelantikan dari masing-masing daerah. Meskipun demikian, Kemenkumham Sumsel tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PPNS di wilayahnya.

Pembinaan ini sangat penting mengingat peran krusial PPNS dalam menangani perkara-perkara sektoral yang kompleks dan sulit dilimpahkan kepada kepolisian. Berbagai kasus dengan substansi beragam membutuhkan keahlian dan penanganan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang terlatih dan kompeten.

Pentingnya Peran PPNS dalam Penegakan Hukum

Agato Simamora menekankan pentingnya peran PPNS dalam menjaga penegakan hukum di Sumsel. Ia menjelaskan bahwa PPNS memiliki posisi yang sejajar dengan penyidik kepolisian. Kolaborasi dan sinergi antara kedua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Namun, Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antara PPNS dan penyidik kepolisian. Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan atau tumpang tindih dalam menjalankan tugas di lapangan. Koordinasi yang solid akan memastikan penegakan hukum berjalan lancar dan terarah.

Lebih lanjut, Agato menambahkan bahwa PPNS harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan modus kejahatan yang terus berkembang. Kemampuan untuk mengikuti dinamika ini sangat penting agar PPNS tetap efektif dalam menjalankan tugasnya.

Kompetensi dan Sinergi PPNS

Kemenkumham Sumsel menyadari pentingnya kompetensi PPNS yang andal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada peningkatan kemampuan teknis dan analitis PPNS. Tujuannya adalah untuk mencetak PPNS yang profesional dan mampu bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pembinaan ini mencakup berbagai materi, mulai dari peningkatan pemahaman hukum, teknik penyidikan, hingga penanganan kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, diharapkan PPNS di Sumsel dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berkontribusi pada terciptanya penegakan hukum yang lebih baik.

Sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya juga menjadi fokus pembinaan. Kemenkumham Sumsel mendorong PPNS untuk membangun kerja sama yang erat dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan penanganan kasus yang terintegrasi dan efektif.

Optimalisasi Peran PPNS di Sumsel

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan peran PPNS di Sumsel dapat dioptimalkan dalam penegakan hukum. PPNS yang kompeten dan terlatih akan mampu menangani berbagai kasus sektoral yang kompleks dengan lebih efektif. Kolaborasi yang baik dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya juga akan memperkuat penegakan hukum di Sumsel.

Ke depan, Kemenkumham Sumsel akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PPNS. Hal ini untuk memastikan bahwa PPNS di Sumsel selalu siap menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di era digital yang dinamis ini. Pembinaan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi akan menjadi kunci keberhasilan dalam optimalisasi peran PPNS.

"Posisi PPNS dengan penyidik kepolisian adalah sejajar, mereka bisa saling bersinergi, namun demikian dalam praktik kinerja penyidikan oleh PPNS harus koordinasi dengan penyidik kepolisian." Kata Kakanwil Agato.