Kemenkumham Sulut Dorong Peningkatan Kompetensi PPNS di Era Digital
Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi PPNS dan notaris di tengah era digitalisasi, serta mengajak kolaborasi untuk pengawasan yang efektif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Kurniaman Telaumbanua, mengajak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah tersebut untuk meningkatkan kompetensi mereka, khususnya di era digitalisasi. Hal ini disampaikan saat pelantikan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Minahasa dan sejumlah Pejabat PPNS di Manado, Selasa (26/2).
Pelantikan tersebut juga menyoroti pentingnya peran notaris dalam menjalankan tugas sesuai Undang-Undang. Kurniaman menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme PPNS dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Beliau berharap agar PPNS mampu menghadapi tantangan di era digital yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Kurniaman menyampaikan, "PPNS sejatinya membutuhkan keahlian. Saya berharap bapak ibu PPNS dapat meningkatkan kompetensi di era digitalisasi ini." Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya peran notaris sebagai 'gate keeper' dan pentingnya menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Pentingnya Peningkatan Kompetensi PPNS di Era Digital
Kurniaman menyatakan bahwa peningkatan kompetensi PPNS sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan siber. PPNS dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Hal ini meliputi investigasi digital forensik, analisis data digital, dan pemahaman terhadap regulasi terkait teknologi informasi.
Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam pengawasan notaris. Kolaborasi yang baik antara MPDN, Ikatan Notaris Indonesia, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kurniaman juga mengingatkan pentingnya penggunaan akun notaris yang aman dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akun dan data notaris.
Pelantikan MPDN dan PPNS di Sulawesi Utara
Pada kesempatan tersebut, dilantik 9 anggota MPDN Kabupaten Minahasa dan 6 PPNS dari berbagai instansi di Sulawesi Utara. Keenam PPNS tersebut berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulut.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara. Kemenkumham Sulut berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kompetensi PPNS dan notaris agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.
Kurniaman berharap agar para PPNS dan notaris yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi.
Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris
Setelah pelantikan, direncanakan akan diadakan rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sulawesi Utara. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan pengawasan notaris di Sulawesi Utara, serta mencari solusi dan memberikan saran kepada pimpinan.
Kurniaman berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme notaris di Sulawesi Utara. Peningkatan kualitas layanan notaris sangat penting untuk mendukung iklim investasi dan perekonomian di daerah tersebut.
Dengan peningkatan kompetensi PPNS dan pengawasan yang efektif terhadap notaris, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan di Sulawesi Utara.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Sulawesi Utara. Kemenkumham Sulut berkomitmen untuk terus mendukung dan membina PPNS dan notaris agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
