Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkumham Babel dan INI Bersinergi Awasi 101 Notaris, Dorong Layanan Hukum yang Prima
Kemenkumham Babel dan INI Bersinergi Awasi 101 Notaris, Dorong Layanan Hukum yang Prima

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Babel bersinergi awasi 101 notaris, dorong peningkatan layanan hukum dan integritas.

Kemenkumham Lampung Tekankan Peran Notaris Jamin Kepastian Hukum
Kemenkumham Lampung Tekankan Peran Notaris Jamin Kepastian Hukum

Kemenkumham Lampung menekankan pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum dan pelayanan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, termasuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Notaris Sulsel Dukung Transformasi Digital Layanan AHU, Cegah Mafia Akun
Notaris Sulsel Dukung Transformasi Digital Layanan AHU, Cegah Mafia Akun

Dirjen AHU mengapresiasi dukungan notaris Sulsel terhadap transformasi digital layanan publik dan upaya pencegahan penyalahgunaan akun notaris.

Kemenkumham Perkuat Integritas Notaris di Tanah Bumbu dan Kotabaru
Kemenkumham Perkuat Integritas Notaris di Tanah Bumbu dan Kotabaru

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel mengadakan pembinaan dan pendampingan pengisian prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi 26 notaris di Tanah Bumbu dan Kotabaru untuk memperkuat integritas profesi dan sistem hukum nasional.

Kemenkumham Sumsel Optimalkan Peran MKN Awasi Kode Etik Notaris
Kemenkumham Sumsel Optimalkan Peran MKN Awasi Kode Etik Notaris

Kemenkumham Sumsel menggelar rapat koordinasi untuk mengoptimalkan peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam mengawasi kode etik dan memberikan perlindungan hukum bagi notaris di Sumatera Selatan.

Kemenkumham Kalsel Tegakkan Aturan Profesi Kenotariatan, Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Publik
Kemenkumham Kalsel Tegakkan Aturan Profesi Kenotariatan, Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Publik

Kemenkumham Kalsel melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perkuat pengawasan untuk menegakkan aturan profesi kenotariatan, menjaga profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

50 Notaris Baru Kaltim Dilantik, Kemenkum Ingatkan Prinsip Kehati-hatian
50 Notaris Baru Kaltim Dilantik, Kemenkum Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, melantik 50 notaris baru dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk menjaga kepastian hukum.

Kemenkumham Sulut Dorong Peningkatan Kompetensi PPNS di Era Digital
Kemenkumham Sulut Dorong Peningkatan Kompetensi PPNS di Era Digital

Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi PPNS dan notaris di tengah era digitalisasi, serta mengajak kolaborasi untuk pengawasan yang efektif.

Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara berhasil selesaikan harmonisasi 1.169 produk hukum daerah berupa ranperda dan Perda selama 2023-2024, memastikan peraturan daerah tidak bertentangan satu sama lain dan peraturan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Sulbar Dorong Notaris Tingkatkan Kinerja Layanan Hukum
Kemenkumham Sulbar Dorong Notaris Tingkatkan Kinerja Layanan Hukum

Kemenkumham Sulbar meminta notaris di Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan administrasi, khususnya pelaporan bulanan, guna mencegah pencucian uang dan terorisme serta meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Kemenkum Kalteng Perkuat Pengawasan Notaris Cegah Pencucian Uang
Kemenkum Kalteng Perkuat Pengawasan Notaris Cegah Pencucian Uang

Kemenkum Kalteng, bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), meningkatkan pengawasan terhadap notaris di Kalimantan Tengah untuk mencegah pencucian uang, sejalan dengan UU No.8 Tahun 2010 dan Permenkumham No. 09 Tahun 2017.

Kemenkumham Sumsel Jaga Martabat Notaris di 17 Kabupaten/Kota
Kemenkumham Sumsel Jaga Martabat Notaris di 17 Kabupaten/Kota

Kemenkumham Sumsel bersama Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berkomitmen melindungi profesi notaris dan menjaga martabat mereka di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk memfasilitasi permintaan penyidik kepolisian dengan tetap melindungi kera