Kenaikan Gaji Polri: Pengawasan Ketat Jadi Kunci Peningkatan Kinerja

Anggota Komisi III DPR RI menyetujui kenaikan gaji Polri, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat dan sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kinerja.

Kenaikan gaji bagi personel Polri tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, namun dengan catatan penting: pengawasan yang ketat dan konsisten harus diterapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasir pada Senin, 20 Januari 2020 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa peningkatan take home pay atau gaji bersih harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan sanksi berat bagi pelanggar. Hal ini meliputi pelanggaran kode etik, disiplin, hingga tindak pidana. Pemecatan tanpa hormat (PTDH) harus menjadi konsekuensi yang tegas tanpa pengecualian.

Lebih lanjut, Nasir menjelaskan pentingnya pencatatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ketat. Transparansi aset menjadi kunci dalam mencegah korupsi dan memastikan integritas anggota Polri. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan kenaikan gaji dapat mendorong kinerja yang lebih baik dan mencegah tindakan yang melanggar hukum.

Selain pengawasan LHKPN, Nasir juga menekankan peran pengawasan melekat (waskat) dan pengawasan fungsional (wasnal) di internal Polri. Kepemimpinan yang memberikan teladan dan penerapan sanksi berat terhadap pelanggaran hukum, baik itu undang-undang maupun peraturan internal, diyakini akan meningkatkan kinerja institusi. Hal ini penting mengingat personel Polri berhadapan dengan berbagai tantangan, termasuk potensi suap untuk menghindari hukuman.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya juga menyoroti pentingnya penataan penegakan hukum, termasuk kesejahteraan aparat. Ia menekankan pentingnya pengaturan gaji untuk mencegah potensi moral hazard di kalangan penegak hukum. Kenaikan gaji, menurutnya, merupakan bagian dari upaya penataan tersebut.

Nasir menambahkan, kenaikan gaji bersih personel Polri dinilai layak secara anggaran negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mengakomodasi usulan tersebut. Dengan kata lain, secara finansial, rencana kenaikan gaji ini dinilai memungkinkan.

Kesimpulannya, kenaikan gaji bagi personel Polri mendapat dukungan, tetapi harus diiringi dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri dan memperkuat kepercayaan publik.