Kepuasan Publik Tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas Politik Jadi Kunci

Tingginya kepuasan publik (80,9%) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, menurut pengamat, berkaitan erat dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dalam 100 hari pertama kepemimpinan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat korelasi antara tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas politik. Hal ini disampaikannya Kamis lalu di Jakarta, menanggapi hasil survei terbaru.

Agung menekankan pentingnya stabilitas politik, terutama di 100 hari pertama pemerintahan. Menurutnya, stabilitas menjadi fondasi penting untuk pelaksanaan program pembangunan nasional yang efektif. Tanpa landasan stabilitas yang kokoh, pelaksanaan program di berbagai sektor akan terhambat.

Ia menjelaskan bahwa stabilitas politik yang terjaga memungkinkan pemerintah untuk fokus menjalankan program-program prioritas di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara optimal. Dengan situasi politik yang kondusif, pelaksanaan program-program tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Survei Litbang Kompas yang dirilis Senin, 20 Januari 2025, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 80,9 persen. Survei melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi dan dilakukan pada periode 4-10 Januari 2025, tepat di 100 hari pertama masa jabatan mereka.

Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di berbagai kelompok masyarakat. Masyarakat bawah (84,7%), masyarakat menengah bawah (81,4%), masyarakat menengah atas (75,3%), dan masyarakat atas (67,9%) menunjukkan kepuasan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Angka-angka ini menggambarkan persepsi positif yang luas di berbagai strata sosial.

Meskipun survei menjadi indikator penting, Agung Baskoro juga menyoroti pentingnya menggunakan metode penilaian kinerja pemerintah yang bersifat kualitatif. Menurutnya, pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menggabungkan data kuantitatif dari survei dengan data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terkait efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan. Hal ini akan membantu pemerintah dalam penyusunan strategi dan kebijakan di masa mendatang.