KJP Plus Gratis Masuk TMII, Demo RUU TNI Ricuh: Jakarta dalam 24 Jam

Penerima KJP Plus di DKI Jakarta dapat masuk TMII gratis, sementara demo RUU TNI berakhir ricuh dengan pembubaran paksa oleh polisi. Pemprov DKI juga mencairkan dana KJP Plus Tahap I 2025.

Berbagai peristiwa penting mewarnai Ibu Kota Jakarta dalam 24 jam terakhir, mulai dari kabar gembira bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga situasi demonstrasi yang berakhir ricuh. Pada Kamis (20/3/2025), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sejumlah kebijakan dan peristiwa penting yang perlu diketahui warga.

Kabar baik datang bagi 707.622 penerima KJP Plus, yang menerima pencairan dana tahap I tahun 2025. Jumlah ini meningkat sekitar 126.000 penerima dibandingkan tahun lalu. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, juga mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan penerima KJP Plus masuk gratis ke sejumlah tempat wisata, termasuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Di sisi lain, demonstrasi terkait Revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI berakhir dengan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian. Sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Kepolisian menyatakan pembubaran paksa dilakukan karena para demonstran telah melewati batas waktu toleransi yang telah ditentukan.

KJP Plus: Akses Gratis ke TMII dan Fasilitas Lainnya

Penerima KJP Plus kini dapat menikmati akses gratis ke TMII, sebuah kabar baik bagi siswa penerima bantuan sosial ini. Gubernur Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk TMII, tetapi juga tempat wisata lainnya seperti Ragunan, Ancol, dan Monas. Ke depannya, rencana perluasan akses gratis ini juga akan mencakup beberapa museum di Jakarta. "Sebenarnya, bukan hanya TMII yang akan kami gratiskan. Tetapi, ke Ragunan gratis, Ancol gratis, Monas Gratis, bahkan nanti kami persiapkan untuk museum juga gratis," ujar Gubernur Pramono.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima KJP Plus dan memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan dan rekreasi di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pencairan dana KJP Plus Tahap I tahun 2025 juga telah dilakukan, memberikan dukungan finansial bagi para siswa penerima bantuan. Dengan penambahan jumlah penerima, program ini menjangkau lebih banyak anak-anak di Jakarta yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Demo RUU TNI: Aksi Ricuh dan Pembubaran Paksa

Aksi demonstrasi terkait Revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (20/3/2025) berakhir dengan kericuhan dan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian. Kepolisian mengerahkan 5.021 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengimbau para demonstran untuk melakukan unjuk rasa dengan damai dan tertib.

Meskipun imbauan telah disampaikan, demonstrasi tersebut akhirnya berakhir ricuh dan melebihi batas waktu toleransi yang telah ditentukan. Polisi kemudian melakukan penyisiran di Jalan Gatot Subroto dan membubarkan paksa para demonstran. "Kami sudah memberi waktu toleransi," kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi.

Pembubaran paksa ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pihak kepolisian berdalih bahwa pembubaran paksa dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Namun, pihak demonstran menilai pembubaran paksa tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Data Kependudukan DKI Jakarta: Peningkatan Penduduk Pindah

Di tengah berbagai peristiwa tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat angka yang cukup signifikan terkait perpindahan penduduk. Sebanyak 321.782 warga DKI Jakarta tercatat telah pindah ke luar Jakarta pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh penataan dokumen kependudukan yang disesuaikan dengan domisili. Jika ditambahkan dengan angka perpindahan antar wilayah di DKI Jakarta (105.061 orang), maka totalnya mencapai 426.843 orang.

Data ini menunjukkan dinamika kependudukan yang terjadi di Jakarta. Perpindahan penduduk ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Kesimpulannya, Jakarta dalam 24 jam terakhir diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari kebijakan positif bagi penerima KJP Plus hingga demonstrasi yang berakhir ricuh. Data kependudukan juga menunjukkan dinamika yang terjadi di Ibu Kota. Semua peristiwa ini menjadi catatan penting dalam kehidupan sosial dan politik Jakarta.