Pemprov DKI Jakarta umumkan pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025; dana SPP langsung didebet sekolah, dana personal dapat ditarik tunai terbatas.

Pemprov DKI Jakarta mencairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025 untuk 707.622 siswa, meningkat 126.000 penerima dibandingkan tahun lalu, dengan anggaran meningkat menjadi Rp3,2 triliun.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur dan mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan penundaan pencairan KJP Plus yang sudah tiga kali diundur, dan meminta kejelasan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menaikkan jumlah penerima KJP Plus menjadi 705.000 siswa pada Maret 2025 dan menargetkan pencairan dana sebelum Lebaran, serta memberikan program pemutihan ijazah.

Tim transisi Pramono Anung-Rano Karno memilih 40 sekolah swasta di Jakarta sebagai percontohan program sekolah gratis, didasarkan pada lokasi dan jumlah siswa penerima KJP Plus, dengan target implementasi tahun ajaran 2025/2026.

Pengamat pendidikan mengusulkan agar aspek karakter menjadi syarat penerima KJP Plus selain nilai akademik, dengan tetap memperhatikan jalur afirmasi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Tim Transisi Pramono-Rano mengumumkan penghapusan syarat desil dalam penerimaan KJP Plus dan KJMU, serta rencana integrasi data bantuan sosial melalui Dinas Sosial DKI Jakarta.

Penerima KJP Plus tetap diprioritaskan bagi siswa tidak mampu dan terdaftar di DTKS DKI Jakarta, meskipun nilai rapor minimal 70 juga dipertimbangkan sebagai syarat tambahan.