Koperasi Diajak Kelola Migas, Pemerintah Segera Terbitkan Aturan

Pemerintah tengah mempertimbangkan regulasi baru yang memungkinkan koperasi untuk mengelola ladang minyak dan gas di Indonesia, menyusul keberhasilan pengelolaan sumur minyak di Muara Enim.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan koperasi mengelola ladang minyak dan gas di Indonesia. Hal ini disampaikan Deputi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, di Jakarta, Kamis (27/2). Usulan ini muncul setelah keberhasilan koperasi mengelola sumur minyak yang sebelumnya tidak aktif di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto pun mendukung penuh rencana tersebut. "Kami di Kementerian Koperasi dan Bapak Presiden seribu persen mendukung ide ini," tegasnya. Keberhasilan pengelolaan sumur minyak di Muara Enim oleh koperasi menjadi bukti nyata potensi dan kemampuan koperasi dalam sektor energi.

Dalam acara Indonesia Energy Outlook 2025, Ferry memaparkan capaian produksi minyak harian di Muara Enim. "Alhamdulillah, di Muara Enim, kita bisa memproduksi 15 barel minyak per hari. Saat ini kita sedang dalam proses mengaktifkan sumur ketiga," ujarnya. Keberhasilan ini diharapkan menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk memberikan payung hukum bagi koperasi dalam mengelola lebih banyak ladang migas.

Dukungan Kementerian ESDM dan Regulasi Baru

Menanggapi usulan tersebut, Deputi Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan regulasi yang mendukung partisipasi koperasi dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas. "Kita memang kurang regulasi seperti ini. Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan di Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi terkait partisipasi koperasi dalam pengelolaan sumur minyak, khususnya yang idle (tidak aktif)," kata Yuliot.

Langkah ini dinilai sebagai langkah yang tepat, mengingat pemerintah telah mengizinkan koperasi mengelola deposit batubara. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan lebih banyak koperasi yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di sektor migas. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian izin pengelolaan ladang minyak dan gas kepada koperasi juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Koperasi, dengan struktur dan pengelolaannya yang khas, berpotensi menghadirkan pendekatan yang berbeda dan lebih efektif dalam mengelola sumur minyak yang tidak aktif.

Keberhasilan di Muara Enim menjadi contoh nyata bagaimana koperasi mampu berkontribusi dalam sektor energi. Dengan dukungan regulasi yang jelas, diharapkan lebih banyak lagi koperasi yang mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Potensi dan Tantangan Kedepan

Meskipun terdapat potensi besar, perlu diantisipasi berbagai tantangan dalam implementasi regulasi ini. Salah satunya adalah memastikan koperasi memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam pengelolaan ladang migas. Hal ini memerlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif agar koperasi dapat mengelola aset negara dengan baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan migas oleh koperasi. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif. Kerja sama antar kementerian juga sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, partisipasi koperasi dalam pengelolaan migas berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesuksesan program ini sangat bergantung pada kesiapan koperasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di daerah penghasil migas. Dengan melibatkan koperasi, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.