Lahan Ciliwung 11 Hektare Siap Dukung Penanggulangan Banjir Jakarta
Kementerian ATR/BPN siapkan lahan seluas 11 hektar di sepanjang Sungai Ciliwung untuk mendukung pengendalian banjir Jakarta, ditargetkan selesai akhir Mei 2024.
Jakarta, 13 Maret 2024 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam menyediakan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung untuk mendukung upaya pengendalian banjir di Jakarta. Pengadaan lahan ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permasalahan banjir yang berulang di Jakarta. Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat krusial dalam memastikan keberhasilan proyek ini. Total lahan yang akan disediakan mencapai 11 hektar, membentang sejauh 16 kilometer dari Pengadegan hingga Rawajati.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Nusron Wahid dalam konferensi pers di Jakarta. Beliau menekankan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penuh upaya penanggulangan banjir Jakarta. "Tugas kami dari Kementerian ATR/BPN untuk mendukung Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur DKI Jakarta adalah pengadaan tanahnya. Yang tadi sudah disepakati dari Pengadegan sampai di kawasan Rawajati, totalnya sekitar 11 hektar atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung," ujar Nusron.
Percepatan Pengadaan Lahan dan Sertifikasi
Kementerian ATR/BPN telah menetapkan timeframe yang jelas untuk proses pengadaan lahan dan sertifikasi. Target penyelesaian pengadaan tanah sendiri dijadwalkan pada akhir Mei 2024. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk konsultasi publik yang saat ini tengah berlangsung. Setelah penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur DKI Jakarta, diharapkan pembangunan dapat segera dimulai.
Menteri Nusron Wahid menyampaikan optimismenya terkait target penyelesaian pengadaan lahan. "Setelah ditetapkan penetapan lokasi (penlok) nanti oleh Gubernur DKI Jakarta, Insya Allah penloknya akan ditetapkan pada bulan Maret karena saat ini sedang dalam posisi konsultasi publik kedua. Nanti pengadaan tanahnya akan selesai di akhir bulan Mei. Karena di akhir bulan Mei maka dipastikan, kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur, semoga berjalan dengan lancar," katanya.
Skema sertifikasi lahan juga telah dirancang untuk memastikan proses berjalan efisien dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah hambatan administrasi yang dapat menghambat proyek pengendalian banjir. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan administrasi dengan cepat dan tepat.
Proses ini melibatkan koordinasi yang intensif antara berbagai pihak terkait. Kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan lahan juga diutamakan.
Pentingnya Pendekatan Menyeluruh dalam Penanggulangan Banjir
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan pernyataan terkait pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penanggulangan banjir. AHY menekankan perlunya strategi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang di masa mendatang. Hal ini mencakup rehabilitasi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.
AHY juga menegaskan bahwa selain langkah tanggap darurat, pemerintah juga harus menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang. Ia menekankan bahwa tanpa upaya mitigasi yang sistematis, permasalahan banjir akan terus terjadi setiap tahun. Pendekatan hulu-hilir menjadi kunci dalam strategi penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan.
Pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi jangka panjang tersebut. Dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan, pemerintah memberikan dukungan nyata bagi proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga ekosistem dan mencegah gangguan terhadap perekonomian Jakarta dan Jabodetabek.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam menyediakan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Dengan target penyelesaian pada akhir Mei 2024, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
