Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan sertifikat tanah elektronik dirancang untuk memudahkan masyarakat dan sangat aman dari ancaman peretasan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 811 sertifikat tanah hasil konsolidasi seluas 70 hektare di Bantul, Yogyakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai 'tanah tutupan Jepang'.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sertifikat tanah seluas 97,138 hektare kepada UINSU Medan untuk pengembangan kampus, ditandai sebagai langkah penting dalam memperkuat legalitas aset dan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan integrasi data pertanahan dan perpajakan di Kota Tangerang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi layanan publik.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menekankan peran penting pesantren dalam mencetak pemimpin masa depan dan membentuk karakter generasi muda yang religius dan berdaya saing, hal ini dibahas dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) VI

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi tenggat dua pekan kepada Wali Kota Tangerang untuk mengumpulkan pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos), demi percepatan pembangunan infrastruktur publik.

Menteri ATR/BPN luncurkan integrasi data pertanahan dan perpajakan di Tangerang, Banten, sebagai upaya transparansi dan percepatan pelayanan publik.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertifikat tanah ulayat dan wakaf di Padang, Sumatera Barat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan baru 10 bidang tanah ulayat di Sumatera Barat yang bersertifikat, dan berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikasi seluruhnya pada tahun 2025.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mendukung penuh percepatan sertifikasi aset wakaf NU, memanfaatkan momentum kepemimpinan Menteri ATR/BPN dari kader NU.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai adalah milik negara dan akan disertifikatkan untuk mencegah klaim kepemilikan ilegal.

Kementerian ATR/BPN siapkan lahan seluas 11 hektar di sepanjang Sungai Ciliwung untuk mendukung pengendalian banjir Jakarta, ditargetkan selesai akhir Mei 2024.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada TNI AD di OKU Timur, Sumatera Selatan, guna menyelesaikan masalah status lahan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN sepakat mengklaim bantaran sungai di Jawa Barat untuk mencegah alih fungsi lahan dan mengatasi masalah banjir.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menetapkan target PTSL tahun 2025 sebesar 1,5 juta bidang, turun dari target sebelumnya, dengan fokus pada efisiensi dan sisa lahan yang belum terdaftar.

Gubernur Khofifah meminta percepatan penyelesaian RDTR di Jawa Timur untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan meningkatkan investasi asing, terutama dari AS, Singapura, dan Tiongkok.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya tata ruang sebagai dasar investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong revisi RTRW dan penyusunan RDTR di seluruh Indonesia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menindak tegas enam oknum pegawai BPN yang terlibat kasus dugaan manipulasi sertifikat tanah 'pagar laut' di Bekasi, dengan lima dicopot dan satu dipecat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, jamin keamanan sertifikat tanah elektronik berkat sistem keamanan berlapis dan penyimpanan data di lima tempat berbeda, membandingkannya dengan sertifikat konvensional yang rentan hilang atau rusak.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan polemik penutupan akses jalan Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), karena menyangkut kawasan pemukiman.