Sertifikat Elektronik Tanah: Menteri ATR Pastikan Keamanan Data Terjamin
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, jamin keamanan sertifikat tanah elektronik berkat sistem keamanan berlapis dan penyimpanan data di lima tempat berbeda, membandingkannya dengan sertifikat konvensional yang rentan hilang atau rusak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, memberikan jaminan keamanan terkait sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan pemerintah. Jaminan ini disampaikan menyusul kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data digital. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2024.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa sistem keamanan yang diterapkan sangat kuat. Hal ini didukung oleh pusat data (data center) yang memiliki beberapa lapisan pengamanan. Ia menekankan, "Di sini firewall-nya kuat, yang nomor dua, data center-nya berlapis."
Sistem keamanan berlapis ini menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan data sertifikat elektronik. Dengan sistem ini, risiko kehilangan atau kerusakan data dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini juga sekaligus menjawab keraguan masyarakat mengenai keamanan data digital yang tersimpan.
Sistem Keamanan Berlapis dan Penyimpanan Data
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa data sertifikat elektronik disimpan di lima tempat berbeda. Tidak hanya itu, terdapat juga cadangan data (back up) sebagai langkah antisipasi. "Ada first line, second line, lapis tiga, lapis empat, sampai lapis lima, sampai berlapis-lapis," jelasnya.
Sistem keamanan dan penyimpanan data ini dirancang untuk melindungi data sertifikat elektronik dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam seperti kebakaran. Dengan sistem ini, akses terhadap data sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan aman melalui laptop atau handphone.
Menteri Nusron membandingkan keamanan sertifikat elektronik dengan sertifikat konvensional. Ia mengatakan, "Begitu bapak rumahnya dicolong, dicuri, dirampok, hilang yang satu, hilang semua. Kebakaran, hilang semua. Kalau ini dicek di laptop bisa, dicek di HP bisa."
Menjawab Keraguan dan Upaya Delegitimasi
Mengenai keraguan beberapa pihak tentang keamanan sertifikat elektronik, Nusron Wahid menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. "Seakan-seakan adalah pelayanan ini tidak proper," ujarnya.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam hal penerbitan sertifikat tanah. Dengan sistem elektronik, diharapkan proses tersebut menjadi lebih efisien dan aman.
Sebelumnya, pada Minggu (16/2), Menteri Nusron menyerahkan lima Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat Kampung Nelayan Kompleks Bermis, RW 11, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sertifikat elektronik ini merupakan Sertifikat HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) No. 54/Jakarta Utara yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Solusi Permasalahan Pertanahan
Penerapan sertifikat elektronik juga dianggap sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan. Skema HGB di atas HPL, menurut Nusron, dapat melindungi warga negara tanpa mengurangi aset pemerintah. "Negara tetap bisa melindungi warganya dengan memberikan sertifikat, tetapi aset kekayaan pemerintah provinsi tidak hilang dan tidak berkurang, namun Bapak/Ibu tetap memiliki hak atas tanah tersebut dengan kekuatan hukum yang kuat,” kata Nusron.
Dengan adanya jaminan keamanan dan solusi praktis yang ditawarkan, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan sertifikat tanah elektronik. Sistem ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia, menuju sistem yang lebih efisien, aman, dan transparan.
