Target Rampung 2026, Normalisasi Ciliwung Kejar Bebas Lahan 35,94 Hektare
Normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada 2026 untuk mengurangi risiko banjir Jakarta, dengan fokus utama pembebasan lahan seluas 35,94 hektare.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan Menteri PU, Dody Hanggodo, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Target tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Jakarta.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Percepatan pembebasan lahan menjadi fokus utama untuk memastikan pengerjaan proyek dapat dimulai secara bertahap, dimulai dari tahun ini hingga tahun depan. Dody Hanggodo menekankan pentingnya percepatan proses ini agar proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Keputusan untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam pengendalian banjir Jakarta, yang diharapkan mampu mengurangi sekitar 40 persen potensi banjir di ibu kota. Normalisasi sungai tidak hanya difokuskan pada pengurangan risiko banjir, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal.
Percepatan Pembebasan Lahan Jadi Kunci
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa dari total panjang Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km, baru 17,14 km yang telah dinormalisasi. Sisa 16,55 km masih membutuhkan pembebasan lahan seluas 35,94 hektare yang terdiri dari 5.353 bidang. Pembebasan lahan ini menjadi prioritas utama dalam waktu dekat untuk memastikan kelancaran proyek normalisasi.
Kementerian PU memastikan kesiapan aspek teknis dan anggaran. Setelah lahan dibebaskan, pengerjaan akan langsung dilakukan tanpa hambatan. Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta, diyakini menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.
Dody Hanggodo juga menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup langkah struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang telah berjalan antara lain pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
Strategi Menyeluruh Pengendalian Banjir Jakarta
Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat Jakarta. Dengan selesainya normalisasi, diharapkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air akan meningkat secara signifikan, sehingga mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga tengah menjalankan berbagai proyek lain untuk pengendalian banjir. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur pendukung, seperti bendungan dan terowongan, serta program-program non-struktural seperti edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.
Kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan normalisasi Sungai Ciliwung dapat selesai tepat waktu dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan banjir di Jakarta.
"Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan," kata Dody Hanggodo.
"Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN serta Pemprov Jakarta, kami optimistis program ini bisa diselesaikan tepat waktu. Kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana," tambahnya.
