Normalisasi Ciliwung: Jakarta Dapat Dukungan Penuh Pemerintah Pusat
Pemprov DKI Jakarta mendapat dukungan penuh pemerintah pusat untuk normalisasi Ciliwung guna mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya, dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi bantaran Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lainnya. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, pada Kamis (13 Maret 2025) setelah melakukan pertemuan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Pertemuan tersebut membahas urgensi normalisasi Ciliwung untuk mitigasi banjir yang kerap melanda Jakarta dan sekitarnya. Pramono menekankan, "Jika normalisasi Sungai Ciliwung dapat dilakukan, maka 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat dikelola. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan normalisasi ini."
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap setelah studi kelayakan dan studi teknis rampung. Ia berharap morfologi sungai tidak mengalami perubahan besar sehingga proses normalisasi dapat dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai tahun depan. "Semoga tahun depan, normalisasi ini akan selesai," ujar Dody.
Dukungan Penuh Kementerian ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi Ciliwung. Pembebasan lahan akan dilakukan di sepanjang 16 kilometer sungai, dari Pengadegan hingga Rawajati, Jakarta Selatan, dengan total luas 11 hektar.
Proses pembebasan lahan akan dimulai dengan penetapan lokasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada Maret 2025, dilanjutkan dengan konsultasi publik kedua. Setelah penetapan lokasi, proses pembebasan lahan akan dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025, sehingga pekerjaan normalisasi dapat dimulai pada awal Juni 2025.
"Hal ini dapat dilakukan pada awal Juni karena lahan sudah bersih dan jelas. Semoga berjalan lancar karena bertujuan untuk melindungi ekosistem, terutama untuk mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya," kata Wahid. Lahan yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan digunakan untuk pelebaran sungai serta peningkatan kapasitasnya. Wahid menambahkan, "Komite pengadaan tanah adalah Kementerian ATR/BPN, sedangkan Pemprov DKI Jakarta yang membelinya."
Solusi Humanis Tanpa Penggusuran
Gubernur Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa proses normalisasi akan dilakukan secara humanis dan tidak akan ada penggusuran warga. "Hambatan telah diselesaikan. Pada prinsipnya, dalam melaksanakan normalisasi ini, kita akan benar-benar mendekati warga secara manusiawi dan tidak akan melakukan penggusuran," tegas Pramono.
Dukungan penuh dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi Ciliwung dan mengurangi dampak banjir di Jakarta. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Dengan selesainya normalisasi, diharapkan kapasitas sungai meningkat dan risiko banjir berkurang secara signifikan.
Proses normalisasi Ciliwung ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir yang sering terjadi di ibu kota.
Tahapan Normalisasi Ciliwung
- Maret 2025: Penetapan lokasi oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Maret-Mei 2025: Konsultasi publik dan pembebasan lahan.
- Juni 2025 dan seterusnya: Pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen untuk pendekatan humanis, diharapkan normalisasi Sungai Ciliwung dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
