Proyek Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan Juni 2025, Target Tekan Banjir Jakarta
Pemprov DKI Jakarta berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni 2025 untuk mengurangi risiko banjir hingga 40 persen, kendati masih menghadapi kendala pembebasan lahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Juni 2025 sebagai target dimulainya kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Proyek yang sempat terhenti ini diklaim mampu mengurangi dampak banjir di Jakarta hingga 40 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Rabu lalu di Jakarta. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Ibu Kota, khususnya saat musim hujan.
Menurut Gubernur Pramono, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan langkah krusial dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Proyek ini telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo, namun mengalami kendala signifikan dalam pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai. Penolakan dari warga yang bermukim di area tersebut menjadi hambatan utama penyelesaian proyek.
Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas penertiban bangunan liar dan pembebasan lahan, sementara Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PUPR menangani pekerjaan fisik normalisasi. Dari total panjang sungai yang ditargetkan, yakni 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang telah berhasil dinormalisasi. Sisanya, sekitar 16,52 kilometer, masih terhambat karena masalah pembebasan lahan.
Upaya Pemprov DKI Atasi Kendala Pembebasan Lahan
Di bawah kepemimpinan Pramono Anung, Pemprov DKI berupaya melanjutkan proyek normalisasi Ciliwung dengan pendekatan yang lebih humanis. Gubernur menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini tanpa melakukan penggusuran. Hal ini menunjukkan upaya Pemprov DKI untuk mencari solusi yang lebih adil dan berpihak pada warga.
Kerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN juga dijalin untuk memperlancar proses pembebasan lahan. Namun, kendala penolakan warga tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Pemprov DKI berharap pendekatan yang lebih humanis ini dapat meminimalisir konflik dan mempercepat proses normalisasi.
Pramono Anung optimistis bahwa dengan pendekatan yang lebih humanis dan kolaborasi antar kementerian, proyek normalisasi Ciliwung dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
Tantangan dan Harapan Normalisasi Ciliwung
Proyek normalisasi Ciliwung menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait pembebasan lahan dan penolakan warga. Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Proses normalisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk warga sekitar, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga berupaya mengatasi masalah perkotaan lainnya seperti kemacetan, polusi, dan sampah. Semua permasalahan ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi terintegrasi. Keberhasilan normalisasi Ciliwung diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengatasi masalah perkotaan lainnya.
Target penyelesaian normalisasi Ciliwung pada Juni 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi risiko banjir. Keberhasilan proyek ini akan berdampak positif bagi warga Jakarta dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.
"Nanti bulan Juni ini kita akan mulai kembali menormalisasi sungai Ciliwung karena selama ini memberi kontribusi 40 persen banjir yang ada di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Dengan dukungan dari Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan proyek normalisasi Ciliwung dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.
