Legislator Minta Pemprov DKI Evaluasi Proyek Pembangunan yang Ganggu Lalu Lintas
Anggota DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi proyek pembangunan yang dinilai mengganggu arus lalu lintas dan meminta transparansi terkait waktu pelaksanaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, menyoroti sejumlah proyek pembangunan di Jakarta yang dinilai tidak berjalan sesuai rencana dan berdampak signifikan pada kemacetan lalu lintas. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu lalu di Jakarta, menyusul keluhan warga atas lambatnya progres sejumlah proyek dan kurangnya informasi terkait waktu penyelesaian.
Menurut Tri Waluyo, proyek-proyek tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk dirinya sendiri. Ia mencontohkan pengalamannya yang biasanya hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk mencapai kantor, kini menjadi dua jam akibat proyek pembangunan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ketidakpastian waktu penyelesaian proyek ini menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat.
Politisi PKB ini menekankan pentingnya transparansi informasi terkait proyek-proyek pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan dan penyelesaian proyek harus tersedia di lokasi proyek agar masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi dampaknya terhadap mobilitas sehari-hari.
Evaluasi Proyek dan Transparansi Informasi
Tri Waluyo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Evaluasi ini harus mencakup investigasi penyebab keterlambatan, pemanggilan pihak pengawas proyek, dan peningkatan monitoring untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai rencana dan target waktu penyelesaian.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya untuk proyek-proyek yang beririsan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek PSN harus memiliki kepastian waktu penyelesaian yang jelas dan terukur agar tidak mengganggu proyek lain dan mobilitas masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek konstruksi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama terkait kelancaran lalu lintas.
Dampak Proyek terhadap Lalu Lintas
Tri Waluyo mengungkapkan keprihatinannya atas dampak kumulatif dari sejumlah proyek pembangunan terhadap kapasitas jalan di Jakarta. Dengan semakin terbatasnya kapasitas jalan dan terus meningkatnya jumlah kendaraan, kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang semakin kompleks.
Beliau menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk mempertimbangkan aspek lalu lintas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Masyarakat, kata Tri Waluyo, membutuhkan kepastian dan informasi yang transparan terkait proyek-proyek yang berdampak pada mobilitas mereka.
Beberapa lokasi proyek yang disebutkan Tri Waluyo sebagai contoh yang mengganggu lalu lintas adalah Penjaringan (Jakarta Utara), Cikini (Jakarta Pusat), dan Tebet (Jakarta Selatan). Pemprov DKI perlu meninjau kembali perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di lokasi tersebut untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lalu lintas.
Kejelasan informasi dan evaluasi yang komprehensif menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Pemprov DKI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
