Ganjil Genap di Jakarta: Solusi Tambal Sulam yang Tak Atasi Kemacetan?
Kebijakan ganjil genap di Jakarta dinilai tidak efektif mengatasi kemacetan dan hanya menjadi solusi sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong solusi struktural jangka panjang.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana? Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, pada Kamis, 8 Mei 2023, menyatakan kebijakan ganjil genap di Jakarta tidak efektif mengatasi kemacetan. Ia mempertanyakan solusi struktural jangka panjang dari Pemprov DKI Jakarta, alih-alih hanya mengandalkan kebijakan 'tambal sulam' seperti ganjil genap. Kemacetan Jakarta, menurutnya, merupakan permasalahan struktural yang membutuhkan solusi menyeluruh, bukan hanya rekayasa lalu lintas teknis.
Rio Sambodo mengkritik kebijakan ganjil genap sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah kemacetan. Ia menyoroti rencana penerapan electronic road pricing (ERP) oleh Pemprov DKI Jakarta, namun di sisi lain masih mempertahankan sistem ganjil genap. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang rencana kebijakan komprehensif jangka panjang Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan.
Lebih lanjut, Rio Sambodo mengungkapkan bahwa kebijakan ganjil genap justru berpotensi kontraproduktif. Warga dengan daya beli tinggi cenderung membeli kendaraan tambahan untuk menghindari pembatasan ganjil genap, sehingga malah menambah jumlah kendaraan di jalanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Kebijakan Ganjil Genap: Solusi Jangka Pendek yang Tidak Efektif
Dwi Rio Sambodo menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap hanya memberikan solusi sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan kemacetan di Jakarta. Efektivitasnya yang terbatas dan potensi kontraproduktifnya menjadi sorotan utama. Ia menekankan perlunya solusi struktural yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Menurut Rio, kebijakan ganjil genap hanya bersifat tambal sulam dan tidak mampu mengatasi masalah kemacetan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut hanya mengatur lalu lintas kendaraan, tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang menyebabkan kemacetan, seperti kurangnya transportasi publik yang memadai.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat. Warga yang mampu secara finansial dapat dengan mudah membeli kendaraan tambahan untuk menghindari pembatasan ganjil genap, sehingga kebijakan ini justru dapat meningkatkan jumlah kendaraan di jalan.
Oleh karena itu, Rio Sambodo mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.
Electronic Road Pricing (ERP): Harapan Solusi Jangka Panjang
Sebagai alternatif, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa penerapan ERP masih ditunda karena fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
ERP diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota pada jam-jam sibuk, sehingga dapat mengurangi kemacetan. Sistem ini juga berpotensi menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mensubsidi transportasi umum.
Meskipun demikian, penerapan ERP juga memiliki tantangan tersendiri, seperti penolakan dari masyarakat dan perlunya infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem ini. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum menerapkan sistem ERP.
Penerapan ERP juga membutuhkan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari sistem ini. Sosialisasi yang efektif dapat mengurangi penolakan dari masyarakat dan memastikan keberhasilan penerapan ERP.
Kesimpulan
Permasalahan kemacetan di Jakarta membutuhkan solusi struktural yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan ganjil genap dinilai hanya sebagai solusi sementara yang tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Penerapan ERP diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang, namun perlu persiapan yang matang dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.
