Tahukah Anda? Dampak IKN: Kursi DPRD Penajam Bertambah Jadi 30 pada 2029
Pembangunan IKN memicu lonjakan populasi di Penajam Paser Utara. Akibatnya, jumlah Kursi DPRD Penajam Bertambah dari 25 menjadi 30 pada Pemilu 2029. Simak detailnya!
Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan, termasuk pada komposisi legislatif daerah. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi IKN, berpotensi mengalami penambahan lima kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan legislatif tahun 2029. Jumlah kursi DPRD PPU yang saat ini 25 kursi, diperkirakan akan menjadi 30 kursi.
Perubahan ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan populasi yang pesat di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, Waluyo, menjelaskan bahwa jumlah penduduk tercatat terus bertambah setelah Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai lokasi IKN. Urbanisasi menjadi fenomena yang tidak terbendung, menarik banyak warga dari berbagai daerah untuk datang ke PPU.
Lonjakan penduduk ini telah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan, sebuah kabupaten atau kota dapat memperoleh kuota 30 kursi DPRD apabila memiliki jumlah penduduk minimal 200.001 jiwa. Dengan data terbaru yang menunjukkan populasi PPU telah mencapai 203.661 jiwa hingga Juni 2025, penambahan kursi DPRD menjadi sebuah keniscayaan.
Lonjakan Populasi Akibat Daya Tarik IKN
Sejak sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya Kecamatan Sepaku, ditetapkan sebagai kawasan IKN, daerah ini seolah menjadi magnet bagi warga pendatang. Banyak individu mencari peluang pekerjaan di proyek pembangunan IKN, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk secara drastis. Fenomena urbanisasi ini memerlukan antisipasi serius dari pemerintah daerah.
Data kependudukan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, jumlah penduduk PPU tercatat 181.349 jiwa. Angka ini terus bertambah signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan daya tarik IKN yang kuat. Pemerintah daerah terus memantau pergerakan populasi ini untuk memastikan ketersediaan layanan publik yang memadai.
Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan ini menjadi indikator vital bagi perencanaan pembangunan daerah. Selain berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, lonjakan populasi ini juga memiliki implikasi langsung pada representasi politik di tingkat lokal. Kebutuhan akan representasi yang lebih proporsional menjadi semakin mendesak seiring dengan bertambahnya jumlah warga.
Dasar Hukum Penambahan Kursi DPRD
Penambahan kursi DPRD tidak terjadi secara sembarangan, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa jumlah kursi DPRD di suatu kabupaten/kota berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Batas minimal 200.001 jiwa adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menambah kuota kursi legislatif.
Pada awal tahun 2024, jumlah penduduk PPU terdata sebanyak 201.707 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga Juni 2025, mencapai 203.661 jiwa, yang secara jelas memenuhi syarat untuk penambahan kursi. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa pada Pemilu Legislatif 2029, masyarakat Penajam Paser Utara akan memiliki perwakilan yang lebih banyak di lembaga legislatifnya.
Berikut adalah data pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi dasar penambahan kursi DPRD:
- 2020: 181.349 jiwa
- Akhir 2020: Bertambah 3.673 jiwa
- 2021: 185.022 jiwa
- Akhir 2021: Bertambah sekitar 2.500 jiwa
- 2022: 187.522 jiwa
- Akhir 2022: Bertambah 2.478 jiwa
- 2023: 190.000 jiwa
- Akhir 2023: Bertambah 11.707 jiwa
- Awal 2024: 201.707 jiwa
- Januari-Juni 2025: Bertambah 1.954 jiwa menjadi 203.661 jiwa
Dengan melihat persentase jumlah penduduk pindah datang dan pindah keluar, Waluyo memproyeksikan bahwa populasi Kabupaten Penajam Paser Utara, yang akrab disapa Benuo Taka, akan terus bertambah. Hal ini menegaskan bahwa penambahan kursi DPRD adalah langkah yang selaras dengan dinamika demografi di daerah tersebut.
