IKN: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berjalan Sesuai Rencana

Ketua MPR dan Kepala Otorita IKN optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap sesuai jadwal, ditargetkan menjadi pusat pemerintahan pada 2028, dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilaporkan berjalan sesuai rencana. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa perkembangan IKN berada on the track dan sesuai target penyelesaian pada tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan setelah Muzani meninjau langsung perkembangan pembangunan IKN.

Anggaran dan Proyek Infrastruktur

Presiden telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan IKN. Proyek pembangunan gedung-gedung DPR, DPD, MPR, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditargetkan rampung sebelum tahun 2028. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan.

Optimisme dan Bantahan Keraguan Investor

Muzani optimistis IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membantah keraguan para investor. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju bandara IKN yang ditargetkan selesai pada awal Maret dan jalan tol yang direncanakan selesai akhir tahun ini. Informasi ini ia peroleh langsung dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

IKN: Lebih dari Sekadar Pusat Pemerintahan

IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, tetapi juga pusat peradaban baru. Pembangunan IKN melibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan menciptakan lingkungan baru. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan IKN dapat menjadi pusat perhatian, pemerintahan, politik, dan peradaban yang sukses.

Target 2028 dan Percepatan Pembangunan

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan kembali target penyelesaian IKN pada tahun 2028 sesuai instruksi Presiden. Basuki juga menjelaskan bahwa desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif sedang ditinjau kembali untuk mempercepat pembangunan, khususnya untuk periode 2025-2028. Hal ini termasuk pembangunan kantor, hunian pejabat, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kesimpulan

Baik Ketua MPR maupun Kepala Otorita IKN menyatakan optimisme terhadap pembangunan IKN. Dengan anggaran yang memadai dan target penyelesaian yang jelas, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru Indonesia pada tahun 2028.