IKN 2028: Strategi Pemerintah Siapkan Hunian dan Infrastruktur untuk Ibu Kota Politik
Pemerintah gencar menarik investasi swasta dan menawarkan lahan gratis untuk percepatan pembangunan hunian dan infrastruktur dasar IKN, menargetkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, menargetkan status ibu kota politik pada tahun 2028. Pembangunan tahap pertama telah berhasil menyelesaikan infrastruktur dasar untuk eksekutif, termasuk Istana Negara dan kantor kementerian. Namun, untuk menjadi ibu kota politik yang sesungguhnya, IKN masih membutuhkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk hunian dan infrastruktur dasar yang memadai. Hal ini juga untuk mendukung peran IKN sebagai ibu kota yang diakui secara internasional melalui kehadiran perwakilan korps diplomatik negara-negara sahabat.
Konsep Trias Politica menjadi landasan penting dalam pembangunan IKN. Keberadaan lembaga legislatif dan yudikatif, selain eksekutif yang telah ada, merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan. Target 2028 menuntut percepatan pembangunan yang signifikan di semua sektor, termasuk penyediaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan fasilitas pendukung lainnya. Saat ini, sekitar 27 dari 47 tower rusun ASN telah selesai dibangun, ditambah rumah jabatan menteri. Namun, kebutuhan akan hunian dan infrastruktur masih sangat besar.
Strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut difokuskan pada dua hal utama: menarik investasi swasta dan menyediakan insentif bagi negara sahabat untuk membangun perwakilan diplomatik di IKN. Tantangan besar ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Menarik Investasi Swasta untuk Pembangunan IKN
Pemerintah mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing. Skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17/2022. Untuk sektor hunian, enam Letter to Proceed (LtP) telah diberikan, meliputi proyek rumah tapak dan rusun ASN. Selain itu, market sounding juga dilakukan untuk menawarkan proyek hunian senilai total Rp60,93 triliun.
Dalam pembangunan infrastruktur dasar, tiga LtP telah diberikan kepada investor swasta untuk proyek jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan total investasi sekitar Rp70 triliun. Investasi murni langsung juga terbuka bagi swasta, dengan lima investor telah menandatangani perjanjian untuk membangun fasilitas seperti mixed-use building, perkantoran, hotel, dan gedung kampus, senilai Rp1,2 triliun.
Penandatanganan perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat komitmen bersama untuk memulai pembangunan pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memberikan kesempatan dan akses kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN.
Partisipasi swasta dalam pembangunan IKN bukan hanya sekedar investasi, melainkan juga bentuk kolaborasi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. Dengan dukungan swasta, pembangunan IKN akan lebih cepat dan efisien.
IKN: Kota Dunia untuk Semua
Pemerintah juga berupaya menarik negara-negara sahabat untuk membangun perwakilan diplomatik di IKN dengan menawarkan lahan gratis seluas 62,9 hektare di KIPP IKN. Lahan ini akan menjadi kompleks diplomatik yang terintegrasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti venue hiburan, area ritel, restoran, dan taman. Kehadiran kompleks hunian terintegrasi juga akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik.
Inisiatif ini selaras dengan visi IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua', yang menekankan standar global dalam pembangunan dan pengembangannya. Dengan kehadiran perwakilan diplomatik negara-negara sahabat, IKN akan semakin diakui di kancah internasional dan menjadi pusat diplomasi global.
Pemberian lahan gratis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN dan menjadikannya sebagai kota yang modern, terintegrasi, dan ramah bagi semua warga negara, termasuk para diplomat asing. Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 dapat terwujud. Keberhasilan ini akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia.
