Pembangunan IKN Berlanjut Meski Anggaran Sementara Diblokir
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah pusat sementara memblokir anggaran, dengan dukungan investasi swasta dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan IKN pada tahun 2028.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut, meskipun pemerintah pusat sementara memblokir anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, di Samarinda, Sabtu (2/9).
Pembangunan IKN Tetap Berjalan
Onesimus menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghentikan pembangunan IKN. "Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran, namun pembangunan IKN tetap berlanjut dengan anggaran yang lebih minim. "Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.
Onesimus juga memastikan bahwa seluruh proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berjalan dengan baik dan terus dipantau. Tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL. "Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.
Komitmen Pemerintah dan Investasi Swasta
Komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku, menurut Onesimus. Pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan. "Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," katanya.
Anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi swasta. Beberapa investor yang sudah terlibat antara lain Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika. "Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya. Onesimus berharap lebih banyak investor tertarik untuk berinvestasi di IKN agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Keterlibatan Internasional dan Target 2028
Australia akan membangun sekolah internasional di IKN. Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan hadir di IKN dalam acara Nusantara International Partnership. "Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harap Onesimus. Ia memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, dengan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat. "Kami akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028, meskipun ada isu pemblokiran anggaran. Hal ini tetap menjadi target Presiden, dan tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan. "Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil.
Kesimpulan
Meskipun menghadapi tantangan berupa pemblokiran anggaran sementara, pembangunan IKN terus berjalan. Dukungan dari investasi swasta dan komitmen kuat dari pemerintah menjadi kunci keberhasilan proyek ambisius ini. Target perpindahan ibu kota pada tahun 2028 tetap menjadi prioritas utama.