Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap II
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dipastikan tidak akan mengganggu kelanjutan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang kini memasuki tahap kedua pada periode 2025-2028.

Penajam Paser Utara, 15 Februari 2025 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu lalu.
IKN Tetap Lanjut, Tahap Dua Dimulai
Basuki Hadimuljono memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan mempengaruhi pembangunan IKN. Proyek infrastruktur IKN, yang telah disetujui pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp48,8 triliun dari APBN dan sumber pendanaan lain, akan terus berlanjut. Pembangunan tahap dua, yang dimulai pada periode 2025-2028, tetap berjalan sesuai jadwal.
Fokus Pembangunan Tahap Dua
Tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Selain itu, tahap ini juga akan mencakup pembangunan kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif sendiri dijadwalkan dimulai pada bulan April 2025.
OIKN telah merencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan dengan lancar dan sesuai target.
Infrastruktur Umum dan Target Penyelesaian
Pembangunan infrastruktur umum, seperti jalan, sistem penyediaan air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT), saat ini masih dalam tahap pelelangan. Basuki Hadimuljono menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut paling lambat pada tahun 2026. "Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," tambahnya.
Pindah Kantor Maret 2025
Sebagai tanda dimulainya era baru IKN, seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor di Kota Nusantara secara penuh pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, seluruh kegiatan OIKN akan terpusat di ibu kota negara baru tersebut.
Kesimpulan
Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Tahap kedua pembangunan, yang fokus pada infrastruktur perkantoran dan kawasan investasi, akan dimulai pada tahun 2025. Target penyelesaian infrastruktur umum ditargetkan pada tahun 2026. Pindah kantor seluruh pegawai OIKN ke IKN pada Maret 2025 menandai dimulainya era baru bagi ibu kota negara Indonesia.