Juni 2025, Kawasan Perkantoran Pemerintah IKN Dinyatakan Rampung
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan penyelesaian kawasan perkantoran pemerintah di IKN pada Juni 2025, termasuk Istana Negara, dan berbagai fasilitas pendukungnya.
Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan pembangunan. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, baru-baru ini mengumumkan target penyelesaian kawasan perkantoran pemerintah pada Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui siaran pers Humas OIKN yang diterima ANTARA di Samarinda pada Rabu. Kawasan ini akan menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi, menunjang aktivitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.
Pernyataan Bimo Adi Nursanthyasto memastikan bahwa pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan fasilitas pendukungnya ditargetkan rampung pada Juni 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan IKN. Kehadiran kawasan perkantoran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya.
Tidak hanya perkantoran, penyediaan fasilitas pendukung juga menjadi perhatian utama. Saat ini, berbagai fasilitas seperti minimarket, restoran, ATM, mesin penjual otomatis (vending machine), dan kantor pos telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian di IKN. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja dan hidup yang nyaman bagi para ASN dan penduduk IKN.
Fasilitas Terintegrasi di IKN: Perkantoran dan Hunian
Konsep IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem penunjang seperti perkantoran, hunian, transportasi, dan sarana prasarana sosial menjadi prioritas utama. Bimo menjelaskan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menunjang aktivitas para ASN yang akan bertugas di IKN.
Kompleks Kemenko, misalnya, dirancang untuk menampung hingga 9.465 pegawai. Sementara itu, untuk kawasan istana yang meliputi Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden, telah dinyatakan fungsional dan dilengkapi dengan bangunan pendukungnya. Hal ini menunjukkan kesiapan IKN untuk menjadi pusat pemerintahan yang memadai.
Kesiapan hunian juga menjadi fokus utama. Saat ini, telah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional. Total 47 tower hunian tersebut mampu menampung sekitar 8.410 pegawai. OIKN juga berencana membangun 30 tower tambahan hingga tahun 2028, sehingga total kapasitas hunian dapat mencapai sekitar 13.810 pegawai.
Transportasi dan Perpindahan ASN ke IKN
Sebagai bagian dari integrasi sistem di IKN, transportasi juga menjadi perhatian. Bimo menyebutkan bahwa seluruh pegawai OIKN telah bekerja penuh di IKN sejak awal Maret 2025. Mereka diwajibkan menggunakan bus listrik sebagai moda transportasi. Penggunaan bus listrik ini merupakan upaya untuk mendukung konsep IKN sebagai kota yang ramah lingkungan.
“Kami memanfaatkan feeder bus listrik yang telah disediakan untuk berangkat ke kantor. Pegawai Otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian di ASN 1. Waktu tempuh perjalanan sekitar 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 3 km,” ungkap Bimo.
Dengan selesainya pembangunan kawasan perkantoran pada Juni 2025, IKN semakin siap untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Fasilitas yang lengkap dan terintegrasi diharapkan dapat mendukung kinerja ASN dan pertumbuhan ekonomi di IKN.
Pembangunan IKN terus berlanjut dengan berbagai fasilitas pendukung yang terus dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru tersebut.
