Zona Perkantoran Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditargetkan Rampung Juni 2025
Otorita IKN (OIKN) menargetkan pembangunan zona perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, termasuk istana kepresidenan dan kementerian, akan selesai pada Juni 2025, lengkap dengan fasilitas pendukung.
Pembangunan zona perkantoran di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung pada Juni 2025. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (23/4).
Zona perkantoran ini mencakup area istana kepresidenan dan kantor kementerian koordinator, serta Kementerian Sekretariat Negara. Bimo Adi Nursanthyasto menekankan bahwa pembangunan ini juga mencakup berbagai fasilitas pendukung seperti minimarket, restoran, ATM, mesin penjual otomatis, dan kantor pos. Fasilitas-fasilitas ini dinilai penting untuk menunjang aktivitas perkantoran di IKN.
Pemerintah memandang penting penyediaan fasilitas pendukung tersebut karena IKN dirancang sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang terintegrasi. Prioritas pembangunan difokuskan pada ekosistem yang memastikan kemudahan akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kantor, tempat tinggal, pusat transportasi, dan infrastruktur penting lainnya.
Kompleks Istana Kepresidenan dan Kementerian
Kompleks istana kepresidenan, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden, dan lapangan upacara, telah beroperasi dan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung. Sementara itu, kompleks perkantoran kementerian koordinator dirancang untuk menampung hingga 9.465 pegawai negeri sipil.
Untuk memastikan kelancaran operasional, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung di zona perkantoran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun IKN yang modern dan terintegrasi.
Keberadaan fasilitas pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan para ASN dalam menjalankan tugasnya di IKN.
Fasilitas Hunian ASN
Terkait hunian bagi para ASN, Bimo menjelaskan telah tersedia 36 unit rumah untuk para menteri, 17 tower rusun ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower untuk kepolisian, dan 2 tower untuk BIN. Jumlah hunian ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2028, dengan kapasitas menampung 13.810 aparatur negara.
Pembangunan hunian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para ASN yang bertugas di IKN. Dengan tersedianya hunian yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para ASN dan mendukung kelancaran operasional pemerintahan di IKN.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai di IKN.
Transportasi di IKN
Para pejabat OIKN telah mulai bekerja penuh waktu di IKN sejak Maret 2025 dan diwajibkan menggunakan bus listrik untuk mobilitas. 'Kami para pejabat OIKN menggunakan bus listrik feeder untuk perjalanan dari kompleks hunian ke kantor, jarak tiga kilometer ditempuh sekitar 10 menit,' kata Bimo.
Penggunaan transportasi umum ramah lingkungan ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota yang berkelanjutan dan modern. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di IKN.
Sistem transportasi terintegrasi di IKN akan terus dikembangkan untuk menunjang mobilitas warga dan ASN.
Dengan selesainya zona perkantoran pada Juni 2025, diharapkan dapat semakin mempercepat proses perpindahan pemerintahan ke IKN dan mendukung pembangunan IKN yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
