Pembangunan IKN Tahap II Resmi Dimulai, Anggaran Rp48,8 Triliun Digelontorkan!
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan dimulainya pembangunan IKN tahap II senilai Rp48,8 triliun dari APBN, mencakup kompleks legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung.
Samarinda, 16 April 2024 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, secara resmi mengumumkan dimulainya pembangunan Tahap II IKN yang akan berlangsung pada periode 2025-2029. Proyek ambisius ini menargetkan penyelesaian kompleks pemerintahan, termasuk gedung legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pendukung untuk mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang modern dan efisien. Pembangunan ini juga akan membuka akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2 IKN.
Pengumuman tersebut disampaikan Basuki melalui rilis Humas OIKN yang diterima di Samarinda pada Rabu. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," ujar Basuki. Proyek besar ini menandai langkah signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia untuk memiliki ibu kota negara yang baru dan modern.
Tahap II pembangunan IKN ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun IKN secara bertahap dan terencana. Dengan alokasi anggaran yang besar dan melibatkan berbagai kementerian serta pihak swasta, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya akan berdampak pada kemajuan Ibu Kota Nusantara, tetapi juga akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Anggaran Fantastis dan Proyek Strategis
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pembangunan Tahap II IKN. Dari APBN, dana sebesar Rp48,8 triliun telah disiapkan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur penting. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun kompleks legislatif dan yudikatif, mengembangkan ekosistem pendukung, serta membuka akses menuju WP 2. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah selesai dibangun sebelumnya.
Tidak hanya mengandalkan APBN, OIKN juga akan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai sejumlah proyek. Dana yang bersumber dari KPBU mencapai Rp60,93 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Selain itu, KPBU juga akan membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pembangunan infrastruktur yang masif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan di IKN. Proyek-proyek KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan IKN, serta menarik investasi swasta yang lebih besar.
Proyek KPBU untuk jalan dan MUT di KIPP saat ini masih dalam tahap pengerjaan, sementara proyek PLTS juga tengah dipersiapkan. Semua proyek ini direncanakan akan selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, mendukung terwujudnya IKN yang modern dan berkelanjutan.
Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga
Untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar dan sesuai rencana, OIKN telah melakukan berbagai upaya koordinasi dan sinergitas dengan berbagai pihak terkait. Baru-baru ini, OIKN menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR), konsultan, dan para penyedia jasa konstruksi. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3 KIPP Nusantara.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan mempererat koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang telah selesai, sedang berjalan, dan yang akan segera dimulai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan IKN.
Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya menjaga semangat pembangunan di tengah dinamika kebijakan nasional. Ia mengajak semua pihak terkait untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Semangat kolaborasi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN.
Dengan dimulainya pembangunan Tahap II IKN, Indonesia semakin dekat dengan impian memiliki ibu kota negara yang baru dan modern. Proyek ini tidak hanya akan mengubah wajah Indonesia, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kemajuan bangsa.
